RRI.CO.ID, MEDAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, menargetkan seluruh Dokumen Manajemen Risiko (MR) Pemerintah Kabupaten Tapsel periode 2025–2029 rampung dalam waktu sepekan ke depan.

Target tersebut disampaikan Bupati saat menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko yang diikuti oleh 91 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Diklat BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Kamis, 9 Juli 2026.

Gus Irawan menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan persyaratan administrasi semata. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen utama dalam mengawal keberhasilan pembangunan daerah dan mencegah potensi kegagalan program pemerintah.

"Risiko tidak mungkin dihilangkan, tetapi dapat diminimalkan dan diantisipasi melalui penerapan manajemen risiko yang baik. Karena itu, manajemen risiko bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan instrumen untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan daerah," tegas Gus Irawan.

Minta Peserta Segera Rampungkan Draft Dokumen

Selama diklat yang berlangsung sejak 6 Juli 2026 ini, ke-91 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebenarnya telah menyusun draft dokumen. Oleh sebab itu, Bupati meminta penyelesaian akhir (finishing) dokumen tersebut tidak boleh berlarut-larut.

Bupati juga menginstruksikan agar para peserta:

• Menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada ASN di instansi masing-masing agar budaya sadar risiko dapat diterapkan menyeluruh.
• Aktif berkoordinasi dengan para instruktur BPKP Sumut jika menemukan kendala atau hambatan di lapangan agar implementasinya berjalan optimal.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam penutupan tersebut di antaranya Inspektur Daerah Tapsel Hamdy Saleh Pulungan, Sekretaris Inspektorat Ahmad Fikri, serta para instruktur dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara.

Prestasi Diklat Jadi Indikator Pembinaan Karier ASN

Pada kesempatan yang sama, Bupati memberikan penghargaan kepada sembilan peserta terbaik yang meraih peringkat I, II, dan III pada masing-masing kelas (Kelas A, B, dan C).

Ia menekankan bahwa prestasi selama pelatihan ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam pembinaan karier ASN di lingkungan Pemkab Tapsel.

"ASN yang menunjukkan kemampuan, semangat belajar, dan prestasi tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis guna memperkuat perangkat daerah," ujarnya.

Apresiasi dari BPKP Sumatera Utara

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, Farid Firman, mengapresiasi keseriusan Pemkab Tapsel dalam memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurut Farid, pelatihan dengan total 91 peserta sekaligus ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh BPKP Sumut hingga harus dibagi ke dalam tiga kelas.

"Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, khususnya dalam penguatan APIP dan pengelolaan APBD," kata Farid.

Farid memastikan BPKP Sumut akan terus memberikan pendampingan, termasuk dalam pelaksanaan reviu APBD Tahun Anggaran 2027 mendatang agar penyusunannya semakin akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).