KPPN Sibolga Dampingi Pelaksanaan Program MBG di Wilayah Kerja

RRI.CO.ID, Sibolga - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga mulai melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerjanya. Pendampingan tersebut merupakan tindak lanjut penugasan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada seluruh KPPN di Indonesia.

Kepala KPPN Sibolga, Sriharioto, mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan tata kelola pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, transparan, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“KPPN Sibolga juga telah mulai melaksanakan tugas pendampingan sejak minggu pertama Juni 2026. Kami terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah kerja KPPN Sibolga dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perekonomian masyarakat lokal,” ujar Sriharioto kepada RRI pada Jumat 19 Juni 2026.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan hingga ke daerah.

Ia menegaskan bahwa kualitas belanja negara tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Belanja negara yang baik bukan sekadar habis dibelanjakan, tetapi mampu mengubah kehidupan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen penggerak ekonomi rakyat,” katanya.

Sriharioto menjelaskan, selama ini pembahasan APBN sering berfokus pada aspek angka, seperti defisit anggaran, tingkat penyerapan, atau pertumbuhan ekonomi. Padahal, yang lebih penting adalah memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Menurutnya, MBG memiliki karakteristik berbeda dibandingkan program pembangunan lainnya karena secara langsung melibatkan rantai ekonomi masyarakat. Anggaran yang digunakan dalam program tersebut mengalir kepada petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, pedagang pasar, penyedia logistik, hingga tenaga kerja di dapur SPPG.

“Di balik setiap porsi makanan yang diterima siswa terdapat rantai ekonomi yang panjang. Tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang menghidupi banyak keluarga,” ucapnya.

Ia menambahkan, program tersebut memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar karena menciptakan permintaan yang berulang dan berkelanjutan terhadap berbagai komoditas pangan lokal.

Bagi wilayah pesisir seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, peluang manfaat ekonomi dari MBG kata Sriharioto sangat besar apabila kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari sumber daya lokal.

“Ikan hasil tangkapan nelayan, telur dari peternak lokal, serta sayuran dari petani sekitar dapat menjadi bagian dari rantai pasok program ini. Dengan demikian, selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program ini juga dapat memperkuat ekonomi daerah,” pungkasnya.

Meski demikian, Sriharioto menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Keberhasilan program harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan, seperti penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan, bertambahnya pendapatan petani dan nelayan, serta besarnya dana APBN yang berputar di ekonomi lokal.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari standar sanitasi dapur, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga pengawasan kualitas layanan.

Menurut Sriharioto, berbagai tantangan dalam implementasi merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan publik berskala besar. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah terus memperbaiki tata kelola agar manfaat program semakin luas dan tepat sasaran.

“Pada akhirnya, APBN bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen negara. APBN merupakan instrumen untuk memperluas keadilan sosial dan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat,” katanya.