RRI.CO.ID, Tapteng - Beredarnya informasi dan narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Gusni Army Pasaribu, S.IP, MM., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapanuli Tengah, mengemban atau merangkap tiga jabatan sekaligus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, di klarifikasi langsung oleh Gusni Army Pasaribu.

Gusni Army Pasaribu, membantah dengan tegas tuduhan tersebut. Dirinya menyatakan, narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta, tidak didasarkan pada data administrasi kepegawaian yang benar, serta mengabaikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengangkatan, penugasan, dan pelaksanaan tugas dalam birokrasi pemerintahan.

"Perlu kami tegaskan bahwa informasi yang menyatakan Kepala BKPSDM merangkap tiga jabatan sekaligus adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta administratif maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar sekaligus hak jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan tersebut.

Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, Gusni Army Pasaribu, Kamis, 11 Juni 2026 .

Dijelaskannya, seluruh tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Kepala BKPSDM bersumber dari keputusan pejabat yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme birokrasi pemerintahan.

"Hingga saat ini tidak terdapat tiga jabatan definitif yang diemban secara bersamaan sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan maupun unggahan di media sosial," kata Gusni Army Pasaribu.

Ia pun menerangkan, masyarakat perlu memahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, seorang pejabat dapat diberikan tugas tambahan, penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), maupun penugasan tertentu yang melekat karena kedudukannya (ex officio).

Penugasan tersebut merupakan mekanisme yang sah dan lazim dalam tata kelola pemerintahan guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik serta tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai rangkap jabatan yang melanggar ketentuan hukum.

Oleh karena itu, penyebutan bahwa Kepala BKPSDM mengemban tiga jabatan sekaligus tanpa menjelaskan status jabatan, dasar hukum penugasan, maupun sifat penugasannya merupakan penyampaian informasi yang tidak utuh, tidak berimbang, dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Diungkapkannya, dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun pengawasan tersebut hendaknya dilakukan secara objektif, berdasarkan data yang akurat, serta disampaikan dengan itikad baik. Kritik yang dibangun di atas fakta merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

"Sebaliknya, tuduhan yang tidak didukung bukti dan disebarluaskan kepada publik berpotensi menimbulkan fitnah yang merugikan nama baik seseorang maupun institusi pemerintahan," tuturnya.

Dalam perspektif hukum kata Gusni Army, setiap orang memiliki hak atas perlindungan kehormatan, martabat, dan reputasinya. Penyebaran informasi yang tidak benar atau informasi yang tidak melalui proses verifikasi yang memadai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mengimbau kepada seluruh pihak agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi di ruang digital. Verifikasi fakta merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya disinformasi yang dapat merugikan individu, institusi, maupun masyarakat luas," ujarnya.

Gusni Army Pasaribu juga menyatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara, dirinya tetap fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya aparatur, serta menjalankan amanah jabatan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Integritas dan kinerja akan selalu dibuktikan melalui pengabdian, kepatuhan terhadap hukum, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Kritik adalah bagian dari demokrasi, namun penyebaran informasi yang tidak benar bukanlah bagian dari kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat harus selalu berjalan beriringan dengan kejujuran, fakta, dan tanggung jawab," tegasnya.

Selanjutnya Gusni Army mengatakan, dengan klarifikasi yang disampaikannya ini dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta menjaga agar ruang publik tetap diisi oleh informasi yang faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.