RRI.CO.ID, Tapteng – Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Sekdakab Tapteng), Binsar Sitanggang, untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga enam bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting, mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan.

Staf Ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps, ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan, malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah, ditengah kondisi cuaca yang belum stabil, dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.

“Sudah barang tentu persoalan ini sangat serius, karena ada persoalan kehidupan berkeluarga ataupun kehidupan sehari-hari yang harus ditanggung oleh karyawan, tetapi kami tetap profesional dalam bekerja. Karena itu, kami sangat berharap Plt Dirut sekaligus Sekda, dapat mencari jalan keluar apa masalah hari ini,” kata Raju pada Senin, 1 Juni 2026.

“Kita sudah pernah sampaikan masalah ini kepada Kuasa Pemilik Modal atau KPM yang dalam hal ini adalah pak Bupati, termasuk juga kepada pak Sekda selaku Plt Dirut. Namun, sampai sekarang belum ada respon positif atau penuntasan masalah secara serius, itulah kadang menambah dilema bagi kami,” ungkapnya.

Menurut Raju, selain gaji karyawan yang belum dibayarkan, masalah lain juga sedang membebani Perumda Mual Nauli antara lain, belum adanya kepastian pimpinan definitif, perbaikan sumber air dan pipa jaringan secara total dan menyeluruh pasca dilanda bencana alam, hingga persoalan intimidasi berbeda secara internal maupun eksternal.

Karena itu, Raju juga meminta kebijaksanaan Bupati, Masinton Pasaribu untuk segera mengkondusifkan situasi di internal Perumda Mual Nauli, baik dari sisi anggaran maupun struktur organisasi, sehingga manajemen perusahaan dan pendistribusian air bersih kembali normal seperti semula.