RRI.CO.ID, Tapteng – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dituntut segera mencopot Dasuki Siregar dari jabatannya, Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah X. Tuntutan itu disampaikan Aliansi Gerakan Masif Perjuangan Rakyat (Gempar) dan Forum Masyarakat Adil Untuk Semua (Formas) saat melakukan unjukrasa (unras) pada Kamis, 21 Mei 2026.

Di depan kantor Cabdis Pendidikan wilayah X Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), pengujukrasa menyebutkan alasan tuntutan pencopotan Dasuki Siregar, karena disinyalir mengintervensi kepala sekolah soal pengelolaan dana BOS serta dana revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026.

“Kami tegaskan ini baru permulaan, dalam waktu dekat ini, kami akan bergerak ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi, hingga kantor Gubernur Sumatera Utara. Pengawasan terhadap dugaan korupsi merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang dijamin undang-undang,” kata Simon Situmorang, selaku penanggungjawab unras.

Koordinator aksi unras, Edy Anto Simatupang menyoroti kondisi pendidikan di Sumatera Utara masih jauh dari harapan. Seharusnya kata Edy, Cabdis Pendidikan menjadi pengawas dan pengendali sistem pendidikan, bukan justru memunculkan persoalan baru.

“Kami menilai besarnya anggaran pendidikan termasuk Dana BOS semestinya berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kami minta aparat penegak hukum untuk melakukan langkah investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” ucap Edy.

Korlap unras, Irwansyah Daulay juga menyebut dugaan intervensi bagi kepala sekolah jadi salah satu penyebab terhambatnya kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Sejumlah kepala SMA maupun SMK diduga mendapat tekanan dalam pengelolaan dana BOS serta dana revitalisasi satuan pendidikan.

“Kami minta Gubernur Sumatera Utara mencopot Dasuki Siregar dari jabatannya. Dugaan intimidasi hingga mutasi kepala sekolah tidak boleh terjadi apabila terbukti benar,” pintanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kacabdis Pendidikan wilayah X, Dasuki Siregar tidak terlihat di kantor untuk menemui pengunjukrasa, termasuk memberikan keterangan resmi kepada awak media baik saat di lokasi aksi, maupun penjadwalan wawancara lewat pihak Cabdis.