RRI.CO.ID, Tapsel - Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) melakukan kunjungan strategis ke Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong ekosistem pertambangan rakyat yang berlandaskan hukum demi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kunjungan Pimpinan Pusat IKTN ini sekaligus menjadi ajang perkenalan Koperasi Tambang Rakyat Tapsel sebagai wadah nasional yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan sektor tambang rakyat di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi IKTN memaparkan peran organisasi dalam mengayomi para penambang rakyat. Fokus utama IKTN adalah memastikan para penambang dapat beroperasi secara profesional, legal, dan memenuhi standar keselamatan kerja yang berlaku.

Sinergi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat membangun kesepahaman agar tercipta ekosistem pertambangan yang kondusif. IKTN berharap kerja sama ini memberikan kepastian hukum bagi anggota koperasi serta berkontribusi positif terhadap ekonomi daerah.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menekankan bahwa landasan hukum yang kuat adalah syarat mutlak dalam aktivitas pertambangan.

"Legalitas adalah kunci utama agar kegiatan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan stabilitas keamanan di wilayah hukum Tapanuli Selatan," tegas AKBP Yon Edi Winara dalam keterangannya, Jumat, 1 Mei 2026.

Selain masalah hukum, Kapolres memberikan pesan khusus mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia berharap koperasi tambang rakyat tidak hanya mengambil hasil bumi, tetapi juga:

• Menjadi penggerak ekonomi desa.

• Meningkatkan taraf hidup warga sekitar.

• Memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan hukum, kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan berkas administrasi dan dokumen legalitas Koperasi Tambang Rakyat Tapanuli Selatan kepada jajaran Polres Tapsel.

Penyerahan dokumen ini menjadi langkah awal koordinasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi berjalan selaras dengan regulasi pemerintah serta mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).