Cegah Korupsi, Kejaksaan Sibolga Dampingi Proyek Pasca-Bencana

RRI.CO.ID, Sibolga - Kejaksaan Negeri Sibolga memastikan pengawalan ketat pada proses pemulihan pasca-bencana. Pengawasan ini mencakup rekonstruksi infrastruktur publik di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Langkah ini bertujuan menjamin penggunaan anggaran hibah maupun APBD tepat sasaran. Kejaksaan juga mencegah potensi penyimpangan administrasi selama masa rekonstruksi bangunan yang rusak.

Seksi Intelijen dan Perdata memberikan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan proyek. "Peran kami memberikan pengawalan, pendampingan, dan bantuan hukum untuk rekonstruksi ini," ujar Dedy Saragih, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sibolga, dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa, Kamis, 5 Maret 2026.

Sinergi antar-stakeholder dilakukan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Dedy menambahkan bahwa kebijakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum meski harus cepat.

Petugas secara rutin memantau progres fisik di lapangan guna menghindari kecurangan pemborong. Donny M. Doloksaribu, Jaksa Fungsional Kejaksaaan Negeri Sibolga, menegaskan pihaknya memastikan pemborong bekerja sesuai spesifikasi atau rencana anggaran biaya.

"Manfaatnya adalah untuk menuju kepastian hukum atas hak-hak masyarakat," kata Donny. Transparansi data menjadi prioritas dalam menentukan klasifikasi kerusakan rumah masyarakat yang akan diperbaiki.

Masyarakat diharapkan mendukung program relokasi demi keselamatan dan kesejahteraan bersama ke depan. Kejaksaan menegaskan akan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan anggaran penanggulangan bencana tersebut.

Hingga saat ini, proses pemulihan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di daerah. Pengawalan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi aset serta hak rakyat.

Koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah terus diperkuat secara intensif dan profesional. Upaya tersebut merupakan bagian dari visi percepatan pembangunan nasional di tingkat daerah.