RRI.CO.ID, Tapteng - Warga Kabupaten Tapanuli Tengah, yang menempati hunian sementara atau Huntara, mempertanyakan kejelasan tentang bantuan jaminan hidup (Jadup) dari pemerintah pusat.

Hal ini, terungkap dalam pertemuan para pemangku kepentingan untuk penanganan pascabencana, di Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Senin, 16 Februari 2026.

Camat Pinangsori Agus Harianto, pada pertemuan siang itu, melaporkan adanya potensi kegaduhan dari penyitas banjir bandang dan longsor, di wilayahnya.

Para penyitas bencana menuntut janji pemerintah pusat memberikan bantuan Jadup bagi mereka, yang kehilangan sumber penghidupan.

"Mereka (penyitas bencana) sudah tiga minggu menempati Huntara, tapi sampai sekarang mereka belum menerima bantuan jaminan hidup. Mereka berencana mendatangi kantor bupati untuk mengadukan persoalan ini," terang Agus.

"Bantuan pangan buat mereka memang tercukupi, karena rutin didistribusikan dari posko bantuan. Namun, bila anak-anak mereka ingin berangkat sekolah, minta uang jajan, tapi orangtua tidak bisa memberikan, karna tidak lagi punya pekerjaan," tuturnya.

Sekdakab Tapteng, Binsar TH Sitanggang, terlihat mendengarkan laporan tersebut dengan ekspresi empati.

Ia segera merespon dan mengintruksikan Kepala Pelaksana BPBD Tapteng, untuk mempertanyakan kepastian realisasi bantuan Jadup kepada Kementerian Sosial.

"Ini, harus menjadi perhatian kita (Pemkab Tapteng), agar Kementerian Sosial bisa segera salurkan bantuan Jadup untuk Tapteng, sebesar ratusan ribu rupiah per kepala kelurga, yang terdata sebanyak ratusan orang calon penerima manfaat, di (Huntara Pinangsori) sana," kata Binsar, dalam forum tersebut.