RRI.CO.ID, Padangsidimpuan - Sejumlah warga Desa Sabungan Sipabangun, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, yang menjadi korban banjir, beramai-ramai mendatangi kantor desa setempat pada Senin siang, 2 Februari 2026.

Emosi dan kekecewaan warga yang didominasi oleh kaum ibu ini tidak terbendung saat meluapkan protes mereka kepada perangkat desa. Warga mengaku sangat kecewa dengan sistem pendataan dan pembagian bantuan yang dinilai tebang pilih.

Saddam Husein, salah seorang warga terdampak, mengungkapkan bahwa banyak korban banjir yang rumahnya rusak justru tidak terdata sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, warga yang sama sekali tidak terdampak bencana justru dilaporkan mendapatkan bantuan, termasuk dugaan adanya perangkat desa yang turut menerima bantuan tersebut.

"Kami baru saja tertimpa bencana banjir, lalu bantuan mulai masuk. Namun, banyak warga yang benar-benar kena dampak justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, kami melihat ada yang tidak layak menerima malah dapat, bahkan diduga ada oknum perangkat desa yang ikut menerima bantuan itu. Ada puluhan warga yang tidak terdata padahal rumahnya terdampak. Harapan kami, pemerintah bersikap adil, bila perlu ganti semua aparat desa ini. Pihak desa bilang akan didata kembali, tapi katanya data lama tidak bisa diubah, jadi percuma. Setelah ini kami akan musyawarah, jika tidak ada solusi kami akan langsung ke kantor Wali Kota." ungkapnya.

Menanggapi tuntutan warga, Kepala Desa Sabungan Sipabangun, Ikhwandi Lubis, menyatakan bahwa pihaknya telah mendata sebanyak 41 orang warga terdampak dan menyerahkan data tersebut ke pihak kecamatan. Namun, ia mengakui adanya kendala teknis di mana beberapa nama warga yang sudah didata tidak muncul dalam daftar penerima bantuan yang dikeluarkan.

"Berdasarkan data kami, yang menerima bantuan ada 41 orang, dan memang ada tiga orang yang namanya tidak muncul sebagai penerima. Mengenai warga yang datang hari ini, ya memang mereka menyampaikan keberatan. Termasuk soal lansia di pinggir sungai yang rumahnya terdampak, itu sudah kami data tapi namanya memang tidak muncul dari sistem atas. Langkah ke depan, kami akan menyurati kembali pihak kecamatan untuk melaporkan siapa saja yang belum masuk. Intinya, kami dari pemerintah desa akan mendampingi dan memperjuangkan keluhan masyarakat ini ke tingkat yang lebih tinggi." katanya.

Masyarakat berharap agar Pemerintah Kota Padangsidimpuan lebih teliti dalam memverifikasi data korban bencana, sehingga seluruh warga yang berhak mendapatkan bantuan dapat menerima hak mereka secara adil tanpa ada manipulasi data di lapangan.