TP PKK Provsu Evaluasi Desa Percontohan Kategori Tertib Administrasi di Humbahas

RRI.CO.ID, Humbahas - TP PKK Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan evaluasi dan penilaian desa percontohan tingkat provinsi ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tepatnya di Desa Baringin Kecamatan Parlilitan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Desa Baringin Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan desa percontohan tingkat Provsu dalam kategori tertib administrasi tahun 2026.

Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan SH MH yang diwakili Asisten Pembangunan dan Perekonomian Martogi Purba mengucapkan terimakasih kepada tim evaluasi TP PKK Provsu yang berkenan hadir di Desa Baringin Kecamatan Parlilitan dalam melakukan penilaian desa percontohan. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran TP PKK Kabupaten Humbang Hasundutan, kecamatan, hingga desa, yang telah bekerja keras, bergotong royong dan berinovasi dalam mendukung pelaksanaan desa percontohan.

Pemerintah Humbahas meyakini desa yang mengikuti perlombaan pada tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026, adalah desa-desa terbaik dan sudah memberikan usaha dan dedikasi yang maksimal dalam berkompetisi disetiap kategori yang diikuti. Kepada tim evaluasi, sangat diharapkan melalui kegiatan itu berkenan memberikan masukan dan arahan yang membangun, agar desa percontohan dan kelembagaan PKK bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain. Semoga kegiatan ini memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, lestari dan berkeadaban serta membawa manfaat besar bagi berbagai komponen masyarakat.

Ny Anna Chiristison Marbun mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Humbahas menjelaskan kegiatan evaluasi bukan semata-mata untuk menilai kelengkapan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun tata kelola gerakan PKK yang tertib, transparan, sistematis, dan berkelanjutan.

Administrasi yang baik merupakan fondasi bagi terlaksananya 10 program pokok PKK secara efektif. Melalui administrasi yang tertib, setiap kegiatan dapat terdokumentasi dengan baik, dapat dipantau perkembangannya, serta menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan ke depan.

TP PKK Kabupaten Humbahas menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, TP PKK Desa, para kader, serta seluruh pihak yang telah berupaya mempersiapkan pelaksanaan evaluasi ini. Kegiatan ini hendaknya tidak berhenti pada saat penilaian berlangsung, tetapi menjadi budaya kerja yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan PKK sehari-hari.

Kepada seluruh kader PKK, agar senantiasa meningkatkan kapasitas, kedisiplinan, dan kreativitas. Mari sama-sama manfaatkan kegiatan evaluasi ini sebagai kesempatan untuk belajar, berbagi pengalaman, menemukan kekurangan, serta melakukan pembenahan bersama.

Harapan bersama, desa yang menjadi percontohan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Keberhasilan dalam tertib administrasi hendaknya dapat direplikasi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi serta potensi masing-masing desa.

Pada akhirnya, keberhasilan gerakan PKK tidak hanya diukur dari banyaknya dokumen yang tersedia, tetapi dari sejauh mana administrasi tersebut mendukung program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TP PKK di semua tingkatan, kader, dan masyarakat. Semoga pelaksanaan evaluasi desa percontohan tertib administrasi ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik sebagai bahan pembinaan serta peningkatan kualitas gerakan PKK di Humbang Hasundutan” ajak Ny Anna Chiristison Marbun.

Ikut dalam kegiatan itu, antara lain Kadis PMDP2A Kartini Sinambela, Kadis PUTR Reinward Marpaung, Kadis Dukcapil Jara Trisepto Lumbantoruan, Kadis Sosial Rambe Mardongan Manalu, Kaban Kesbangpol Dian Ariestya Handayani Pinem, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, Camat Parlilitan Marolop Sihotang, Kepala Desa Baringin Hotmauli Sitohang termasuk perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.