RRI.CO.ID, Tapteng - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menyelenggarakan pelatihan penyegaran pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) dalam situasi bencana.
Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI dan Yayasan PULIH.
Dan telah terselenggara pada Rabu, 19 Agustus 2026, di Pia Hotel Pandan, Tapteng.
Kegiatan ini diinisiasi untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Khususnya di tengah masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana melanda Tapteng pada 25 November 2025 lalu.
“Pada situasi bencana, baik pada masa darurat maupun masa pemulihan, perempuan dan anak lebih rentan mengalami kekerasan," ujar Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi, saat membuka kegiatan pelatihan penanganan KBG.
"Untuk itu perlu ada upaya yang kita lakukan bersama dalam melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan maupun kejahatan lainnya,” tegasnya.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI, Irjen Pol (Purn) Desy Adriani, menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan,.
"Data terpilah meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta lanjut usia agar intervensi kebijakan tepat sasaran," terangnya.
Desy Andriani juga mengingatkan adanya potensi risiko peningkatan kekerasan berbasis gender serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam situasi krisis.
Direktur Yayasan PULIH, Dr. Livia Iskandar, menambahkan bahwa program penguatan layanan perlindungan ini menyasar wilayah terdampak di Sumatera, meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
"Melalui kaji cepat (rapid assessment) yang telah dilakukan, Yayasan PULIH berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah, termasuk memperkuat layanan dukungan psikologis bagi masyarakat terdampak," ujarmya.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini, menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Tapteng, serta instansi terkait lainnya.
Materi pelatihan mencakup pencegahan KBG, perlindungan kelompok rentan, isu TPPO, perkawinan anak, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dan layanan psikologis.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....