Pemkab Tapteng Bentuk PATBM Perkuat Perlindungan Anak
- 13 Agt 2026 07:36 WIB
- Sibolga
RRI.CO.ID, Tapteng - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
PATBM diandalkan oleh pemerintah daerah tersebut sebagai sistem pencegahan, yang bekerja langsung di lingkungan terdekat anak.
Program ini, merupakan bagian dari program Protekta (Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah), yang diinisiasi melalui kolaborasi antara Pemkab Tapteng bersama Pusaka Indonesia dan Save the Children.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tapteng Jonnedi Marbun, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat untuk pemenuhan perlindumgan anak.
Ia menyebut keluarga dan masyarakat memegang peranan krusial terhadap masa anak sebagai generasi penerus suatu bangsa.
Hal ini disampaikan Jonnedi saat Sosialisasi program Protekta pada Selasa, 11 Agustus 2026, di Aula Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapteng.
"Anak merupakan cikal bakal yang akan memimpin pemerintahan ini ke depannya. Ketika anak salah dididik dan anak bermasalah, mungkin ke depannya pemerintahan ini juga akan bermasalah," tegas.
Pada acara tersebut Jonnedi mendesak penyegeraan pembentukan PATBM di tingkat desa dan kelurahan.
Namun ia menyatakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya dengan cakupan wilayah Tapteng yang terdiri dari 159 desa dan 56 kelurahan.
Karenanya, ia menekankan keterlibatan aktif masyarakat mutlak diperlukan untuk mendeteksi dan menangani persoalan anak sejak dini.
"Selain itu, Pemkab Tapteng juga mendorong percepatan pembentukan serta penguatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, agar sistem pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah dijangkau oleh masyarat," ungkapnya.
Di kesempatan itu Kepala Dinas PPPA Tapteng Rahmadiah Hanum, juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap persoalan anak.
Dengan adanya PATBM, ujarnya, masyarakat di akar rumput berfungsi sebagai mata dan telinga untuk kecepatan respons penanganan permasalahan anak.
"Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga tertentu, karena semuanya memiliki keterbatasan," ujarnya.
"Yang kita hadapi banyak, tetapi yang melapor belum tentu sebanyak itu. Yang tidak melaporkan justru bisa lebih banyak," tambahnya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....