RRI.CO.ID, Tapteng - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) memperkuat sistem perlindungan anak untuk menghadapi risiko bencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tapteng bahkan mengandeng Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) dan Save the Children bekerja sama untuk kepentingan itu.

Bersama kedua organisasi tersebut, Dinas PPPA menyosialisasikan program Perlindungan Anak di Tapanuli Tengah atau PROTEKTA.

Sosialisasi Protekta telah dilakukan baru-baru ini, di Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, serta di Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun.

Kepala Dinas PPPA Tapteng Rahmadiah Hanum, menyebut program tersebut sebagai respons terhadap kerentanan anak di wilayah terdampak bencana.

"Mereka sering kali harus menghadapi kenyataan pahit seperti kehilangan tempat tinggal, terputusnya akses pendidikan, hingga meningkatnya potensi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian," terangnya dalam siaran pers pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Rahmadiah menegaskan urgensi perlindungan anak yang rensponsif dan terintegrasi dalam situasi darurat agar tetap terpenuhi hak-hak dasar anak.

Dan salah satu pendekatan utama yang dinilai paling relevan, ujarnya, yakni dengan penguatan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat atau PATBM.

Melalui pembentukan forum di tingkat desa atau kelurahan, masyarakat didorong berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan dini kasus kekerasan, sekaligus membangun ruang yang aman dan ramah anak.

"Keterlibatan aktif aparatur desa, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lokal menjadi fondasi utama agar sistem perlindungan anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," tegasnya.

Rahmadiah mengungkapkan program Protekta dirancang secara komprehensif untuk mengembangkan sistem perlindungan anak dari tingkat akar rumput komunitas hingga memperkuat mekanisme rujukan pada tingkat kabupaten.

Di Tingkat Komunitas (Desa/Kelurahan): Program mencakup pembentukan Forum PATBM, peningkatan kapasitas layanan dasar penanganan kasus, serta inisiasi perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berorientasi penuh pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Di Tingkat Kabupaten: Program mendorong terbentuknya gugus tugas lintas sektoral, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus, serta pengembangan sistem pengaduan multi-kanal yang mudah diakses masyarakat.

Tujuan jangka panjang program tersebut untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan, terintegrasi, dan adaptif terhadap risiko bencana.

"Dengan adanya fondasi yang kokoh di tingkat komunitas serta dukungan kelembagaan yang kuat di tingkat kabupaten, Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat bergerak mantap menuju status Kabupaten Layak Anak (KLA)," kata Rahmadiah.