RRI.CO.ID, Toba - Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, memimpin pelaksanaan Reses Kedua Tahun Anggaran 2026 bersama anggota DPRD dari Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Balige dan Kecamatan Tampahan. Kegiatan berlangsung di Kantor Lurah Pardede Onan dan Kantor Camat Tampahan, Senin, 29 Juni 2026.

Reses tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. Dari dua kecamatan tersebut, DPRD Kabupaten Toba menerima sebanyak 23 aspirasi yang didominasi bidang infrastruktur, pertanian, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah. "Kami di DPRD akan berupaya maksimal memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar dapat diakomodasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027," ujar Franshendrik Tambunan.

Selain membahas usulan pembangunan, DPRD juga menyoroti proses penyusunan peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian produktif. "Peraturan mengenai alih fungsi lahan pertanian produktif perlu segera dituntaskan agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga dan tidak bergantung pada pasokan dari luar," tambahnya.

Franshendrik Tambunan juga menjelaskan pemerintah telah memulai upaya pengairan lahan perkebunan di Desa Tangga Batu dan Gurgur Aek Raja. "Kami berharap program pipanisasi ini berhasil sehingga pada tahun depan dapat kembali dianggarkan untuk menjangkau lebih banyak lahan perkebunan milik masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, pengelolaan sektor pertanian menjadi salah satu fokus pembangunan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Aspirasi yang disampaikan warga selama reses akan dikaji sesuai skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

DPRD Kabupaten Toba berharap hasil reses menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2027. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.