RRI.CO.ID, Medan - Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menerima penghargaan atas dukungan pembentukan Pos Bantuan Hukum di daerah. Penghargaan tersebut diberikan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan, Rabu, 10 Juni 2026.

Kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum dibuka oleh Menteri Hukum Republik Indonesia bersama Gubernur Sumatera Utara. Program tersebut bertujuan memperluas akses layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Bupati Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi atas penguatan layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. "Pembentukan Posbankum ini sangat penting untuk memberikan akses hukum yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Bupati, kehadiran Posbankum menjadi langkah penting dalam memperkuat keadilan bagi masyarakat desa. "Kami mendukung penuh upaya pemerataan layanan hukum yang berkeadilan dan mudah diakses masyarakat," katanya.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan hukum berbasis masyarakat. "Restorative justice menjadi pendekatan humanis untuk menyelesaikan persoalan hukum secara adil," ucapnya.

Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang berhasil membentuk Posbankum secara menyeluruh. Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan keputusan Posbankum untuk seluruh desa dan kelurahan.

Pembentukan Posbankum diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas. Selain itu, program tersebut memperkuat perlindungan hak warga melalui layanan konsultasi hukum.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebelumnya juga meraih berbagai penghargaan di bidang hukum nasional. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan hukum masyarakat.