RRI.CO.ID, Padang Lawas Utara - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat 29 Mei 2026.

Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap. Raihan opini WTP tersebut menjadi pencapaian ketujuh kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Reski Basyah Harahap menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara atas kerja keras dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, objektif, dan independen.

Menurut Reski, hasil pemeriksaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk penilaian terhadap laporan keuangan daerah, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pencapaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak.

“Opini WTP adalah motivasi bagi kami untuk terus berbenah, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegas Reski. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Patuan Rahmat Syukur P. Hsb, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.