RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tepatnya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, di Jakarta, Sabtu 11 April 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal.

Pertemuan strategis tersebut secara khusus membahas peningkatan pendapatan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan perkebunan kelapa sawit. Fokus pembahasan mengacu pada ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 terkait mekanisme pembagian hasil yang dinilai masih dapat dioptimalkan.

Salah satu hasil pertemuan yang akan segera diterapkan adalah kerja sama antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak dan DJPK. "Kerja sama ini bertujuan memastikan perusahaan yang beroperasi di Mandailing Natal melakukan pemilahan pembayaran pajak secara tepat, termasuk penambahan kode unit saat penyetoran PPh dalam sistem Coretax." ujarnya.

Selain itu, Pemkab Madina akan menyinkronkan data luas lahan dan produksi kelapa sawit dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang menetapkan luas lahan dan tingkat produksi sebagai faktor utama dalam perhitungan DBH sektor sawit.

Usai pertemuan, Saipullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya validitas data serta kepatuhan pelaku usaha, seraya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut turut diterima oleh Direktur Dana Transfer Umum DJPK, Sandy Firdaus.