RRI.CO.ID, Sibolga - Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik bersama Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing memimpin Rapat Kerja Pemerintahan (Rakerpem) Kota Sibolga Tahun 2026 di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, Senin, 9 Februari 2026. Rakerpem ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan koordinasi seluruh perangkat daerah.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa Rakerpem akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai sarana evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, hingga evaluasi akhir tahun. Pelaksanaan Rakerpem telah dimulai sejak Januari 2026 dan hasil evaluasi bulan pertama menunjukkan progres positif pada awal Februari.

Wali Kota menjelaskan, evaluasi triwulan pertama akan dilakukan pada awal Maret atau April 2026 untuk menilai capaian tiga bulan awal pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama oleh camat dan lurah sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah poin strategis menjadi fokus pembahasan dalam Rakerpem, di antaranya kewajiban pimpinan OPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPKPAD Kota Sibolga. Selain itu, BPKPAD diminta segera menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilaporkan kepada BPK RI.

Wali Kota juga menegaskan seluruh OPD agar siap menerima dan melayani proses pemeriksaan BPK RI yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ini. Seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan masing-masing secara maksimal.

Pembahasan lainnya mencakup pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, serta kewajiban penyampaian e-LHKPN paling lambat 31 Maret 2026. Optimalisasi pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama sesuai indikator capaian kinerja.

Selain itu, OPD yang belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diminta segera menyerahkannya kepada Sekretariat Daerah Kota Sibolga. Persiapan Hari Jadi Kota Sibolga ke-326 Tahun serta peningkatan disiplin ASN, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu turut menjadi penekanan.

Wali Kota berharap BPKPAD dan Inspektorat Kota Sibolga dapat bekerja sama secara optimal guna mendukung kelancaran pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Seluruh poin Rakerpem tersebut disebut sebagai indikator penting yang harus dipedomani bersama.

Sebelumnya, Plt Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Sibolga Ardhiansa Panggabean, S.STP., menyampaikan bahwa Rakerpem bertujuan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah sinkronisasi program pembangunan daerah.

Rakerpem diisi dengan ekspose kinerja sejumlah OPD yang dipandu Sekretaris Daerah Kota Sibolga Drs. Herman Suwito, M.M., yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Selain itu, tim PVMBG memaparkan hasil penelitian terkait struktur tanah dan potensi longsor sebagai upaya mitigasi bencana di Kota Sibolga.

Rapat kerja tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, Sekretaris DPRD Kota Sibolga, pimpinan OPD, para direktur, kepala bagian, camat, serta lurah se-Kota Sibolga.