Kajari Sibolga Agita Perkuat Sinergi Lembaganya dengn Pemkab Tapteng

RRI.CO.ID, Tapteng - Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Agita Tri Moertjahjanto, memperkuat sinergi lembaganya dengan pemerintah daerah.

Hal ini, dimulai Agita sebagai pejabat baru dengan melakukan pertemuan formal bersama kepala daerah, di wilayah kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga.

Dan pada Rabu, 26 Agustus 2026, ia telah membangun komunikasi dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis.

Dalam kunjungan kerjanya menemui Bupati Tapteng, Agita dan Masinton membahas sejumlah poin penting terkait pelaksanaan pemerintahaan.

Di antaranya, pembahasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pengelolaan anggaran daerah, serta optimalisasi penggunaan Dana Desa tepat guna dan sasaran.

Terkait pengelolaan Dana Desa, ia menekankan urgensi koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), serta instansi penegak hukum sebagai langkah preventif dalam meminimalisasi potensi penyimpangan.

"Kunjungan ini, dalam rangka silaturahmi. Kami (Kejari Sibolga) berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus dioptimalkan, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik," terang Agita kepada Bupati Tapteng Masinton.

Bupati Tapteng Masinton juga menegaskan pentingnya pendampingan hukum dan pengawasan preventif dalam mengelola keuangan daerah.

"Terima kasih dan selamat datang di Tapanuli Tengah. Kita berharap kolaborasi dan sinergi ini, dapat terus diperkuat. Kami juga mohon dipandu dan dikawal dalam tata kelola anggaran agar tidak menimbulkan permasalahan," ucap Masinton kepada Agita.

Masinton menyatakan komitmen Pemkab Tapteng melakukan mitigasi risiko dan mengedepankan langkah-langkah pencegahan (preventif) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengaku pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"APBD kami terus dimonitoring. Tata kelola pemerintahan dan anggaran harus berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Dana Desa, harus tepat guna dan tepat sasaran," ujar Masinton kepada Agita.