KBRN, Sibolga : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sejatinya diperuntukkan untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, nyatanya masih sulit diakses oleh sebagian pedagang di kota Sibolga. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses pencairan dana KUR yang dianggap berbelit-belit dan mensyaratkan agunan tinggi.

Rini Suryani Tanjung salah seorang pedagang UMKM di kota Sibolga, pada acara Mozaik Indonesia Pro 1, Senin (20/10/2025) mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem perbankan yang dinilainya tidak berpihak kepada pelaku usaha kecil. “Kami sudah beberapa kali mencoba mengajukan dana KUR, tapi selalu ditolak dengan alasan agunan yang tidak mencukupi. Padahal, usaha kami sudah berjalan lama dan punya omzet yang stabil.”

Kesulitan memperoleh akses dana dari bank membuat banyak pedagang dan pelaku UMKM akhirnya mencari jalan pintas dengan meminjam uang dari pihak lain, termasuk rentenir yang berkedok koperasi. “Karena butuh modal cepat, banyak teman-teman pedagang yang akhirnya terpaksa pinjam ke koperasi. Tapi bunganya sangat tinggi, jauh dari bunga KUR. Kami seperti terjebak,” kata Rini.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dalam menyalurkan KUR dan realitas di lapangan. Seharusnya, program ini bisa menjadi solusi bagi UMKM yang membutuhkan permodalan tanpa harus terbebani agunan yang berat.

Pelaku UMKM berharap pemerintah bersama pihak perbankan dapat meninjau ulang mekanisme pemberian KUR agar lebih mudah diakses dan benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil di daerah. “Kami hanya ingin diberi kesempatan untuk berkembang, bukan dibebani syarat yang justru membuat kami makin sulit,” kata Rini.