Pemkab Madina Pastikan Empat Anak Putus Sekolah Kembali Bersekolah

RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bergerak cepat memastikan empat anak yang putus sekolah di Kelurahan Pidoli Dolok mendapatkan hak dasar dan kembali belajar. Penanganan ini dikoordinasikan langsung melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Dinas Pendidikan Madina.

Langkah responsif tersebut ditandai dengan kunjungan langsung tim Dinsos P3A ke kediaman keluarga anak-anak bersangkutan untuk melakukan asesmen. Dari hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa orang tua korban secara terbuka menyampaikan harapan agar putra-putri mereka bisa kembali mengenyam pendidikan formal.

Kepala Bidang Perlindungan dan Hak Anak Dinsos P3A, Reni, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mengawal proses pemulihan hak anak tersebut. "Kami akan mengawal agar hak pendidikan mereka terpenuhi," kata Reni di Panyabungan pada Senin, 31 Agustus 2026.

Berdasarkan penelusuran tim, anak-anak dari pasangan suami istri berinisial PY dan MJ tersebut sudah tidak bersekolah sejak tahun 2020. Kendala utama putusnya rantai pendidikan ini dipicu oleh faktor keterbatasan ekonomi serta kondisi keluarga yang sering berpindah tempat tinggal akibat ketiadaan pekerjaan tetap.

Reni mengungkapkan bahwa sang ayah sehari-hari bekerja menjaga warung dengan penghasilan pas-pasan sekitar Rp60 ribu per hari. Penghasilan minim itu dinilai hanya cukup untuk menutupi kebutuhan makan sehari-hari sehingga biaya pendidikan anak terpaksa dikesampingkan.

Dalam sinergi penanganan ini, Dinsos P3A fokus mengamankan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sementara Dinas Pendidikan memfasilitasi jalur sekolah bagi anak-anak tersebut. Perhatian khusus juga diberikan langsung oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution yang memerintahkan jajarannya bergerak cepat.

"Jika terbukti keluarga tidak mampu, pemerintah mencari solusi melalui bantuan sosial atau penyediaan beasiswa agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," tegas Saipullah. Saipullah juga menginstruksikan lintas instansi agar validasi data berjalan akurat demi masa depan anak-anak tersebut.