Kemenko PMK Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Sibolga Pascabencana

RRI.CO.ID, Sibolga - Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, didampingi Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Herman Suwito, menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia di Aula Nusantara II, Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa 18 Agustus 2026. Kunjungan tersebut membahas penguatan perlindungan hak perempuan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam kondisi khusus dan situasi darurat.

Kunjungan itu sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan pascabencana yang terjadi di Kota Sibolga tahun lalu. Pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memperkuat pemulihan serta perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak yang berada di wilayah terdampak bencana.

Rombongan dipimpin Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desi Andriani. Turut hadir Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus dan Situasi Darurat, Dian Ekawati, Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Iskandar, serta jajaran Kemenko PMK dan Yayasan Pulih.

Akhmad Syukri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap perlindungan perempuan dan anak sekaligus dukungan dalam proses pemulihan pascabencana.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Ibu Deputi beserta tim. Saat ini prioritas kami adalah memastikan proses pemulihan berjalan cepat, khususnya perlindungan bagi perempuan dan anak di lokasi terdampak. Sinergi dengan pemerintah pusat dan mitra seperti Yayasan Pulih sangat kami butuhkan,” ujar Akhmad Syukri Nazry Penarik.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Sibolga berkomitmen memperkuat layanan, edukasi, dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, terutama mereka yang berada dalam situasi darurat. Hal senada disampaikan Sekda Kota Sibolga, Herman Suwito, yang mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

“Secara kelembagaan, kami sudah mengaktifkan posko dan gugus tugas. Ke depan, kami akan mengintegrasikan data, memperkuat layanan rujukan, serta memastikan anggaran pemulihan berpihak pada perempuan dan anak. Kami siap menindaklanjuti seluruh arahan dari Kemenko PMK,” jelasnya.

Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Desi Andriani mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memetakan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat jejaring layanan perlindungan perempuan.

“Dalam situasi pascabencana, risiko kekerasan dan kerentanan dapat meningkat. Karena itu, pendampingan psikososial dan penyediaan layanan yang aman bagi perempuan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan layanan perlindungan tetap berjalan dan tidak ada perempuan yang terabaikan dalam situasi darurat,” katanya.

Ia menambahkan, Kota Sibolga berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam penanganan perlindungan perempuan secara terintegrasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan program oleh Dian Ekawati serta Livia Iskandar yang membahas strategi penanganan, pemulihan psikososial, dan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. Kunjungan ditutup dengan penyerahan cendera mata dan foto bersama.