RRI.CO.ID, Sibolga - Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis 6 Agustus 2026.

Rakor tersebut dipimpin Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Brigjen TNI Fadjar Tjahjono dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik diwakili Sekretaris Daerah Kota Sibolga Herman Suwito, bersama jajaran terkait mengikuti pembahasan perkembangan penanganan pascabencana.

Dalam rakor tersebut dibahas hasil monitoring dan evaluasi Tim Satgas terhadap penanganan bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan sejumlah perkembangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya normalisasi sungai, penanganan longsor, serta percepatan relokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Aek Parombonan.

Pemko Sibolga terus mendorong percepatan normalisasi Sungai Aek Doras di Kecamatan Sibolga Utara dan Sungai Sihopo-hopo di Kecamatan Sibolga Selatan. Pengerukan dan pekerjaan menggunakan alat berat masih berlangsung, dengan harapan penanganan tersebut dapat dilakukan secara permanen untuk mengurangi risiko luapan air saat intensitas hujan tinggi.

Selain itu, penanganan longsor di kawasan objek wisata Tangga 100, Kelurahan Pasar Baru, telah mencapai progres sekitar 80 persen. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas karena berada di tepi jalan utama yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi masyarakat pengguna jalan. Sementara itu, proses relokasi TPA Aek Parombonan menuju lokasi baru yang lebih aman juga terus berjalan dengan progres sekitar 60 persen.

Dalam bidang bantuan sosial, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Fadlan Satia Siregar, menyampaikan usulan percepatan pencairan Bantuan Tempat Hunian (BTH) termin kedua untuk periode April, Mei, dan Juni kepada 326 kepala keluarga (KK) terdampak bencana. "Surat permohonan yang ditandatangani Wali Kota Sibolga telah kembali disampaikan kepada Tim Satgas sebagai tindak lanjut untuk percepatan proses pencairan bantuan," ujar Fadlan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Sibolga, Agus Ridwan Situmeang, melaporkan bahwa bantuan dari Kementerian Sosial berupa Jaminan Hidup, Isi Hunian, dan Stimulan Ekonomi Tahap II telah selesai disalurkan kepada 355 kepala keluarga. Pemko Sibolga kini menyiapkan usulan Surat Keputusan (SK) Wali Kota untuk penyaluran bantuan Tahap III bagi sekitar 470 kepala keluarga penerima, termasuk masyarakat terdampak yang baru terdata setelah kembali dari lokasi pengungsian.

Melalui koordinasi bersama Satgas dan kementerian terkait, Pemko Sibolga berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat.