RRI.CO.ID, Tapanuli Tengah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengusulkan agar pengerjaan Sabodam di Kecamatan Tukka dilakukan selama 24 jam tanpa henti. Usulan tersebut disampaikan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai langkah mempercepat penanganan banjir berulang yang masih mengancam wilayah tersebut.

Usulan itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Basyri Nasution, SP, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemkab Tapteng dan Satgas PRR yang berlangsung di Ruang Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng, Pandan, Rabu, 29 Juli 2026. Menurutnya, percepatan pembangunan Sabodam sangat mendesak karena masyarakat masih terus menghadapi ancaman banjir dan material lumpur yang terbawa aliran sungai ke permukiman.

"Kalau boleh pengerjaan itu ditambah menjadi 24 jam dalam satu hari. Jadi kalau hanya siang hari dikerjakan, malam hari tidak dikerjakan, sementara cuaca tidak dapat diprediksi," ujar Basyri Nasution. Ia menambahkan, percepatan pembangunan Sabodam diharapkan menjadi prioritas utama dibandingkan proyek fisik lainnya agar perlindungan bagi masyarakat terdampak dapat segera terwujud.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Posko Data Satgas PRR, Kolonel Tamimi Hendra Kesuma, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Pemkab Tapanuli Tengah. Menurutnya, Satgas PRR akan segera menindaklanjuti usulan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bahan pertimbangan dalam percepatan pelaksanaan proyek.

"Kami membutuhkan informasi perkembangan yang terus diperbarui. Dari situ kami dapat melihat strategi yang harus dilakukan dan segera menyampaikan usulan ini kepada Kementerian Pekerjaan Umum," kata Kolonel Tamimi Hendra Kesuma.

Dalam rangkaian penanganan bencana sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, juga menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyusun rekapitulasi kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana secara akurat dan terperinci. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

"Berapa miliar pun akan saya pertanggungjawabkan, sepanjang tidak ada unsur mens rea atau niat jahat yang merugikan keuangan negara," tegas Masinton Pasaribu. Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Koordinator Wilayah Sumatera Utara Kombes Pol Wahyu Widiarso, Direktur Fasilitasi Korban dan Pengungsian BNPB Nelwan Harahap, Danrem 023/Kawal Samudera, Dandim 0211/Tapanuli Tengah, perwakilan Polres Tapteng, para staf ahli, asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah.