RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati dalam sidang paripurna yang digelar khidmat pada Jumat 10 Juli 2026.

Dalam pidatonya, Saipullah mengakui bahwa fraksi-fraksi di DPRD secara umum menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Madina sependapat bahwa peningkatan PAD merupakan agenda strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. "Oleh karena itu, berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah ke depan," ujar Saipullah.

Saipullah menjabarkan, capaian PAD Madina yang menyentuh angka 85,78 persen saat ini dinilai masih perlu digenjot lebih optimal lagi. Menurutnya, angka tersebut dipengaruhi beberapa faktor mendasar, seperti kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, basis data objek pajak yang belum akurat, keterbatasan penggalian potensi pendapatan, hingga dinamika aturan pengelolaan regulasi daerah yang terus berkembang.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, Saipullah menegaskan bahwa Pemkab Madina tidak akan tinggal diam dan terus bergerak aktif mencari sumber pendanaan alternatif demi menunjang pembangunan infrastruktur. "Kami tetap berupaya mencari sumber alternatif pendanaan lain melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jawaban terhadap pandangan Fraksi Partai Gerindra ini sekaligus menjawab Fraksi Partai Keadilan Sejahtera," sebutnya.

Menanggapi kekhawatiran Fraksi Amanah Perjuangan terkait maraknya kriminalisasi terhadap guru yang mendisiplinkan murid, Saipullah berjanji akan memberikan perlindungan hukum maksimal bagi tenaga pendidik. "Kami akan mengintensifkan kerja sama dan MoU dengan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, serta organisasi profesi untuk menyusun pedoman bersama mengenai batasan pendisiplinan yang edukatif agar guru tidak mudah dikriminalisasi," tegasnya.

Selain upaya hukum, Pemkab Madina juga berkomitmen mendorong sekolah untuk memperkuat komunikasi antara komite, wali murid, dan guru melalui sosialisasi kode etik. Kabar baiknya, di tengah dinamika anggaran tersebut, Saipullah mengungkapkan bahwa Pemkab Madina kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Meski telah menjawab seluruh pandangan fraksi secara garis besar, Saipullah tetap membuka ruang yang luas untuk pembahasan lanjutan yang lebih teknis bersama legislatif. "Pemkab Madina bermohon untuk dibahas lebih lanjut pada rapat-rapat selanjutnya. Akhirnya, atas saran dan tanggapan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya," pungkas Saipullah.