RRI.CO.ID, Tapteng - Pemerintah Kabuoaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), membutuhkan data baru kondisi perekinomian daerahnya pascadilanda bencana banjir bandang dan longsor pada akhir tahun lalu.
Hal ini disampaikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, saat membuka kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi pada Jumat, 19 Juni 2026, di Gedung Serbaguna Pandan.
Pada kegiatan itu ia mengatakan Sensus Ekonomi tahun ini, akan membantu Pemkab Tapteng memperoleh data yang dibutuhkan.
Terutama untuk mengetahui gambaran sesungguhnya perekonomian daerah pascabencana.
"Data adalah kompas pembangunan. Pembangunan yang tidak berbasis data akan kehilangan arah, tidak fokus, dan tidak tepat sasaran," ujarnya.
Masinton mengaku sangat menantikan hasil dari kegiatan Sensus Ekonomi 2026, di daerahnya.
"Ini, nantinya akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan RPJMD, RKPD, APBD, hingga strategi pengentasan kemiskinan guna mewujudkan visi Tapanuli Tengah Naik Kelas, Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban," jelasnya.
Berdasarkan data sebelum bencana 2025, kata Masinton, Tapteng masih menghadapi persoalan prningkatan taraf hidup warganya.
Angka kemiskinan, di Tapteng, masuk urutan tertinggi setelah Kepulauan Nias, untuk perbandingan seluruh daerah wilayah Sumatera Utara.
Posisi terputuk itu diiringi angka pengangguran yang juga relatif tinggi.
Dari total 159 desa, terdapat 80 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Kondisi yang memungkinkan mengalami pergeseran signifikan pascadilanda bencana. "Kita butuh data akurat untuk mengukur sejauh mana pemulihan ekonomi berjalan, sektor apa saja yang terdampak, serta melihat potensi ekonomi baru pascabencana," kata Bupati Tapteng Masinton.
"Untuk itu, saya meminta pelaku usaha memberikan data yang jujur. Seluruh data dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik, dan tidak ada kaitannya dengan pajaknya maupun bantuan sosial," pesannya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....