RRI.CO.ID, Tapteng - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), menjadi sasaran kekecewaan warga soal realisasi bantuan Jaminan Hidup atau Jadup pascabencana.
Ratusan orang warga dari sejumlah wilayah terdampak bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 17 Juni 2026, di depan Gedung Kantor Bupati Tapteng.
Massa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapteng.
"Kita (massa aliansi) sudah berada di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, dengan satu pertanyaan yang sama, kapan Jadup cair," teriak orator massa aksi bernama Waiys Al Kahrony Pulungan.
Pemkab Tapteng juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lambat menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdamapak bencana.
"Hari ini, kita katakan Pemkab Tapteng hanya omo-omon saja. Sepakat?," pekik Waiys, disambut riuh suara massa aksi.
Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras Pemkab Tapteng.
Mereka adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Jonnedy Marbun, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakab Nurjalilah, Plt Kadis Sosial Mariati Simanullang, dan Plt Kalak BPBD Ardi Ansyah Harahap.
Nurjalilah, kepada demonstran menjelaskan bantuan Jadup pascabencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI.
Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi.
Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM.
"Sumber dana untuk bantuan itu berasal dari APBN. Jadi, untuk kepastian realisasi dan jadwal penyalurannya adalah kewenangan pemerintah pusat," terangnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....