RRI.CO.ID, Sibolga – Isu mengenai Upah Hidup Layak (UHL) menjadi fokus utama di tengah dinamika ekonomi global dan tren biaya hidup yang terus merangkak naik.

Berbeda dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang seringkali hanya menjadi jaring pengaman sosial, konsep Upah Hidup Layak menekankan pada kemampuan seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar secara bermartabat, termasuk pangan bergizi, hunian layak, kesehatan, pendidikan, hingga tabungan masa depan.

Bagi Generasi Z yang kini mulai mendominasi pasar kerja, tantangan finansial terasa lebih kompleks. Nisa karyawan toko ritel membagikan perspektifnya mengenai realita upah saat ini.

"Upah yang diterima sekarang kalau dibilang cukup untuk makan sehari-hari memang cukup. Tapi kalau bicara tentang 'hidup layak' dalam jangka panjang, itu yang sulit," ujar Nisa saat acara Jaga Malam Pro2 RRI Sibolga, spesial peringatan Hari Buruh (May Day 2 Mei). Jum'at, 1 Mei 2026.

Nisa menjelaskan bagi generasinya, definisi layak tidak hanya soal bertahan hidup hari ini, tetapi juga tentang kesehatan mental dan kepastian masa depan.

"Sebagai Gen Z, kita sering dianggap konsumtif, padahal biaya untuk hal-hal dasar seperti sewa tempat tinggal atau akses transportasi yang efisien itu sangat mahal. Setelah dipotong kebutuhan pokok dan biaya transportasi, sisa upah untuk ditabung atau dana darurat itu sangat tipis," tambahnya.

Pentingnya standar hidup yang bermartabat dengan Upah Hidup Layak bukan hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga perusahaan. Pekerja yang sejahtera cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, loyalitas yang lebih kuat, dan tingkat stres yang lebih rendah.

Komponen utama dalam penghitungan Upah Hidup Layak termasuk kebutuhan nutrisi dengan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi bergizi seimbang.

Akses terhadap hunian yang aman, bersih, dan memiliki sanitasi baik serta jaminan perlindungan medis dan pengembangan diri dan kemampuan untuk menyisihkan minimal 10% pendapatan untuk situasi tak terduga.

Bagi pekerja muda seperti Nisa, harapan akan regulasi yang lebih memihak pada standar hidup layak menjadi sangat penting.

"Kami ingin bekerja keras, tapi kami juga ingin hasil kerja itu bisa menjamin kehidupan yang tenang, bukan sekadar lewat di rekening untuk bayar tagihan," tutupnya.

Pemerintah dan pelaku industri kini didorong untuk terus meninjau kembali struktur pengupahan agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara angka, tetapi juga kualitas hidup manusia di baliknya.