RRI.CO.ID, Sibolga - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Ekbang Pemkab Tapteng), Basyri Nasution memastikan bantuan logistik pasca bencana 25 November 2025 lalu tidak ditimbun, melainkan dikelola secara transparan lalu disalurkan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
"Bantuan itu bukan ditimbun, tetapi semua disimpan secara transparan dan dapat dilihat langsung di kantor Bupati. Jenis bantuan masih tersisa saat ini didominasi barang non pangan seperti pakaian, tikar, kompor, ember, serta perlengkapan rumah tangga lainnya," sebut Basyri pada Jumat, 27 Maret 2026.
"Bantuan tersebut dipersiapkan bagi masyarakat yang akan atau telah direlokasi ke hunian sementara atau huntara juga hunian tetap atau huntap. Begitu masyarakat pindah ke huntara, bantuan langsung diserahkan, termasuk kebutuhan dasar rumah tangga seperti tikar, pakaian, kompor, dan ember," lanjutnya.
Basyri mencontohkan untuk wilayah Sibiobio, Kecamatan Sibabangun, ada sebanyak 12 unit huntara telah siap dan telah ditempati warga. Selain itu, enam kepala keluarga juga telah direlokasi ke Huntara Asrama Haji Pinangsori dan menerima bantuan serupa.
"Untuk hunian tetap yang masih dalam proses pembangunan, bantuan peralatan rumah tangga juga akan disalurkan setelah pembangunan selesai sebagai bekal awal masyarakat," kata Basyri.
Disebutkannya, seluruh bantuan tercatat secara administratif dan dikelola secara terbuka. Bahkan, selama periode 19 November 2025 hingga 12 Maret 2026, Pemkab Tapteng masih menerima serta salurkan bantuan logistik dari BNPB.
"Untuk bantuan pangan tidak ditahan, semua langsung disalurkan, dan bila ada paket dalam plastik, itu bukan makanan, melainkan pakaian untuk anak-anak dan dewasa," katanya.
Sebagai koordinator logistik, Basyri mengaku telah meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan bantuan baik logistik atau non logistik. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta melakukan audit rinci.
"Kami ingin semua transparan, apakah penerimaan dan penyaluran telah sesuai, itu akan dibuktikan melalui hasil audit, kita tunggu hasilnya. Tidak ada praktik penimbunan bantuan, bila ada masyarakat benar-benar membutuhkan dan disertai surat keterangan, bantuan akan diberikan," ujar Basyri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....