RRI.CO.ID, Taput - Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan menekankan peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Apel tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen aparatur dalam mendukung pembangunan daerah, Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pada sejumlah organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah perbaikan terhadap pelaksanaan program kerja.

"Dalam beberapa waktu terakhir kami telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kendala serta memastikan program kerja berjalan lebih optimal," ujar Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan. Ia menegaskan kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan hingga mencakup seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

"Perencanaan program dan anggaran harus disusun lebih baik agar pembangunan berjalan efektif, terarah, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Deni Parlindungan Lumbantoruan. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa aspek perencanaan yang perlu ditingkatkan oleh setiap perangkat daerah.

"Saya mengajak seluruh ASN meningkatkan disiplin, profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh staf.

Wakil Bupati turut mendorong setiap perangkat daerah agar terus melakukan evaluasi serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Berbagai potensi daerah juga diharapkan dapat dikembangkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap seluruh ASN terus memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, pembangunan daerah diharapkan berjalan semakin optimal demi kepentingan masyarakat.