RRI.CO.ID, Taput - Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan memimpin monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran di sejumlah OPD. Kegiatan berlangsung di Dinas Pendidikan, Dinas Perkimlindup, dan Dinas Ketahanan Pangan, Rabu, 29 Juli 2026.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh program pembangunan Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif, akuntabel, tepat sasaran, serta tidak menumpuk pada akhir tahun. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Seluruh ASN harus terus belajar dan meningkatkan keahlian dengan memanfaatkan teknologi, termasuk Artificial Intelligence atau AI, untuk mendukung efisiensi pekerjaan," ujar Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan. Ia menegaskan setiap aparatur memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi, rasa memiliki, dan pembagian beban kerja yang seimbang di setiap perangkat daerah. "Jangan ada pegawai yang merasa hanya sebagai sekrup kecil karena seluruh ASN memiliki kontribusi besar dalam mencapai tujuan bersama," katanya.

Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara Yanti Rouli Simamora menjelaskan pemerintah telah memanfaatkan aplikasi Taramoti untuk memantau progres program pembangunan. "Melalui aplikasi Taramoti, pimpinan daerah dapat memantau capaian fisik dan keuangan setiap OPD secara real-time sehingga kendala dapat segera ditindaklanjuti," jelasnya.

Rangkaian monitoring dan evaluasi dilanjutkan ke Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Dinas Ketahanan Pangan pada hari yang sama. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.