RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sepakat memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Status penanganan khusus yang berfokus pada pemulihan kawasan terdampak tersebut resmi diperpanjang hingga Januari 2027 mendatang.

Kesepakatan penting itu tercapai dalam rapat Evaluasi Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana di Panyabungan, Rabu, 15 Juli 2026. Rapat koordinasi yang membahas kelanjutan penanganan dampak bencana di daerah tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Madina, H. Saipullah Nasution.

Dalam arahannya, Saipullah menjelaskan bahwa keputusan perpanjangan ini diambil karena sejumlah perbaikan infrastruktur vital dan permukiman warga masih berjalan. Menurutnya, jika status transisi dicabut saat ini, pemulihan akan terkendala karena daerah kembali ke status normal.

Saipullah menambahkan, bertahannya status transisi darurat ini bertujuan agar proses rehabilitasi di lapangan dapat berjalan lebih optimal. Dengan status yang masih berlaku, pemerintah daerah memiliki ruang legalitas untuk mengakses berbagai skema bantuan dan percepatan regulasi.

Selain mempermudah perizinan, status ini juga memungkinkan pengalokasian anggaran khusus untuk pemulihan fisik secara berkelanjutan. Langkah taktis ini dinilai sangat krusial bagi kelancaran proyek rekonstruksi fasilitas umum yang rusak akibat terjangan bencana beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Saipullah mengungkapkan bahwa sektor yang menjadi skala prioritas dalam enam bulan ke depan meliputi perbaikan rumah, jalan, dan irigasi. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan hak pemulihan tanpa ada yang tertinggal.

Menutup rapat, Forkopimda meminta seluruh OPD terkait segera mempercepat realisasi program dan mengintensifkan koordinasi dengan jajaran BPBD. Melalui perpanjangan ini, Pemkab Madina berharap seluruh proses pemulihan tuntas sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal seperti sediakala.