Pemkab dan DPRD Taput Rapat Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

RRI.CO.ID, Taput - Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Henry M. M. Sitompul, M.Si., menegaskan transparansi anggaran menjadi dasar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri Rapat Badan Anggaran bersama DPRD Kabupaten Tapanuli Utara membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu, 8 Juli 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tersebut membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh program yang telah dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Henry M. M. Sitompul, M.Si. Menurutnya, keterbukaan anggaran menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," katanya. Ia menilai kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami berkomitmen memastikan setiap program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ucapnya. Ia berharap pembahasan Ranperda tersebut menghasilkan keputusan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rapat Badan Anggaran dihadiri Sekretaris Daerah bersama para pimpinan perangkat daerah, pimpinan DPRD, serta anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Kehadiran seluruh pihak mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.