RRI.CO.ID, Tapteng - Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, menyatakan komitmennya menyukseskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) akan memberikan pelatihan digitalisasi bagi para pengurus koperasi.

Dengan begitu pengelolaan operasional berjalan efektif, modern, dan transparan.Sehingga menjamin keberlanjutan program besutan Presiden RI Parabowo Subianto itu, di Tapteng.

Hal ini dinyatakan Masinton saat mengikuti kegiatan peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP secara virtual melalui zoom meeting pada Sabtu, 16 Mei 2026, dari Gedung Koperasi Merah Putih Pasar Baru, di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan.

“Intinya kita menyukseskan Koperasi Merah Putih ini untuk membantu perekonomian masyarakat. Maka dari itu, aspek pembinaan dan pelatihan manajemen yang akan kita kedepankan, sehingga, selain institusi, koperasi ini, juga akan bekerja sama dengan Pertamina, Bulog, pupuk, dan lain-lain,” tegas.

Diketahui Presiden Prabowo meresmikan pengoperasian ribuan KDKMP skala nasional. Kegiatan peresmian berpusat, di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

KDKMP merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.

Pada acara peresmian, Presiden Prabowo mengklain pemerintah berhasil membangun dan mengoperasionalkan ribuan koperasi lengkap dengan fasilitas fisik, sistem, serta logistik pendukungnya hanya dalam waktu sekitar tujuh bulan sejak dimulai pada November 2025.

"Untuk tahap awal sebanyak 1.061 KDKMP resmi mulai beroperasi terdiri dari 530 unit di wilayah Jawa Timur (tersebar di tujuh kabupaten) dan 531 unit di wilayah Jawa Tengah (tersebar di delapan kabupaten/kota)," ungkap presiden.

Di acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan KDKMP bertujuan memastikan rakyat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan.

“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok. Itu, selalu arahan bapak presiden kepada kami (para menteri),” terangnya.