Dinsos Kubar Dorong Pemutakhiran Data Sosial Dimulai dari Kampung

RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menyiapkan penguatan pendataan masyarakat dari tingkat kampung sebagai bagian dari upaya memperbaiki akurasi data sosial.

Kepala Dinas Sosial Kutai Barat, Adolfus E. Pontus, menilai kampung memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan kondisi warga sehari-hari. Sebab itu, pendataan sebaiknya dimulai dari tingkat kampung, tidak hanya mengandalkan data dari tingkat nasional.

“Dengan begitu, perubahan kondisi sosial ekonomi warga bisa lebih cepat diketahui,” kata Adolfus, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut Adolfus, pemerintah daerah sebenarnya memiliki mekanisme yang memungkinkan pendataan dimulai dari kampung. Data warga kemudian dibahas dalam musyawarah sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

“Jadi dari kampung itu melakukan pendataan, kemudian dibawa ke dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan,” ujarnya.

Setelah melalui musyawarah, data tersebut disampaikan kepada Dinas Sosial. Data yang telah melalui proses di daerah kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala daerah sebelum dikirimkan kepada Kementerian Sosial.

Namun, menurut Adolfus, proses tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mekanisme yang diharapkan. Saat ini pemerintah daerah masih menggunakan data yang tersedia dari hasil pendataan nasional.

“Kalau proses bisnisnya sebenarnya begitu, tapi ternyata di kita ini belum berjalan,” kata Adolfus.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang ingin dibenahi. Karena itu, sekarang Dinsos Kubar mendorong setiap kampung agar memiliki hasil pendataan masyarakat yang dapat menjadi bagian dari pembaruan data sosial.

Pedataan Berbasis Kampung Ditargetkan Terealisasi Tahun Depan

Target tersebut diarahkan untuk mulai dilaksanakan tahun depan. Pemerintah daerah terlebih dahulu menunggu proses pengolahan data terbaru oleh BPS, sementara pembaruan dari tingkat kampung dipersiapkan agar dapat berjalan secara lebih terstruktur.

Kutai Barat memiliki 190 kampung dan 4 kelurahan. Dengan cakupan wilayah tersebut, keterlibatan pemerintahan paling bawah menjadi penting dalam menjaga agar perubahan kondisi masyarakat tidak tertinggal dalam pembaruan data.

Adolfus menargetkan hasil pendataan kampung nantinya dapat menjadi keluaran yang dibawa dalam setiap musyawarah desa. Data tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pembaruan yang lebih luas.

“Kita sudah mulai menginformasikan supaya paling tidak setiap musyawarah desa itu, ada output hasil pendataan dari kampung,” ucapnya.

Penguatan pendataan dari kampung diharapkan dapat membantu pemerintah mengurangi kesenjangan antara data administrasi dengan kondisi nyata masyarakat.

Data yang lebih dekat dengan lapangan dapat menjadi bahan koreksi sekaligus melengkapi sistem nasional yang digunakan sebagai basis berbagai program perlindungan sosial.