Kubar Sepakati APBD 2027, 22 Proyek Strategis Masuk Multiyears

RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama DPRD Kutai Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut juga mencakup 22 paket pekerjaan strategis dalam Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) 2027–2029.

Kesepakatan itu ditetapkan melalui Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kutai Barat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Barat, Jumat 4 September 2026. Agenda tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyusun Rancangan APBD Kutai Barat 2027.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan kesepakatan KUA-PPAS menunjukkan terjaganya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi modal penting agar program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Penandatanganan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dan Kegiatan Tahun Jamak 2027–2029 hari ini membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergitas antara eksekutif dan legislatif terus dapat terjaga dengan baik, sehingga menjadi modal utama dalam membangun Kabupaten Kutai Barat tercinta ini,” ujar Frederick.

Dari 22 paket pekerjaan multiyears, sejumlah proyek diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. Di antaranya pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ), penanganan dan pembangunan jalan, pengembangan serta renovasi RSUD Harapan Insan Sendawar, hingga pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Pembangunan fasilitas lainnya juga masuk dalam rencana tersebut, seperti prasarana Politeknik Sendawar, Kristen Center, Gereja Katolik, serta peningkatan berbagai sarana olahraga. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan aktivitas masyarakat di Kutai Barat.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS, pemerintah daerah dan DPRD menetapkan arah kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sekaligus prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027.

Setelah kesepakatan dicapai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melanjutkan proses asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Tahapan tersebut kemudian berlanjut menuju penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, kesepakatan KUA-PPAS tidak hanya menjadi tahapan administratif penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi pijakan untuk memastikan pembangunan Kutai Barat pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya berjalan lebih terarah, terukur, serta memberi dampak terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.