RRI.CO.ID, Samarinda - APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, PAD Kaltim masih berada dalam kondisi normal, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga relatif tidak berubah.
Namun, kedua sumber pendapatan tersebut berpotensi menghadapi tekanan fiskal sekitar Rp1,1 triliun. Kondisi ini dinilai dapat berpengaruh terhadap sejumlah target pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir dalam Dialog Halo Kaltim di RRI Pro1 Samarinda edisi Selasa, 11 Agustus 2026 mengatakan dampak efisiensi anggaran akan diikuti dengan penyesuaian terhadap sejumlah target pembangunan. Penyesuaian dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah provinsi tetap optimistis dapat memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengatur kembali prioritas program serta memastikan anggaran tersedia untuk kebutuhan yang dinilai paling penting.
"Dampak efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian terhadap target-target pembangunan," ujar Ahmad Muzakkir. Meski menghadapi tekanan fiskal, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga capaian pembangunan agar tidak mengalami penurunan secara signifikan.
Pemprov Kaltim telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menyikapi potensi tekanan fiskal tersebut. Langkah yang dilakukan antara lain mengurangi belanja operasional serta memangkas belanja yang bersifat seremonial.
Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan program yang dinilai memiliki dampak strategis dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga efektivitas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
"Program yang bersifat super strategis akan menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran," katanya. Pengendalian pengeluaran dilakukan secara selektif agar anggaran yang tersedia tetap mampu mendukung target pembangunan utama Provinsi Kalimantan Timur pada 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....