SPMB Online Permudah Akses Pendaftaran Sekolah Bagi Seluruh Masyarakat

RRI.CO.ID, Samarinda - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda menerapkan sistem yang transparan melalui platform berbasis aplikasi digital. Seluruh proses pendaftaran dapat dipantau oleh masyarakat secara daring setiap hari melalui jurnal sekolah sehingga informasi mengenai kuota, peringkat, dan proses seleksi dapat diakses secara terbuka.

Kepala SMPN 31 Samarinda, Sutiwi mengatakan sistem digital tersebut memberikan kemudahan bagi orang tua dan calon peserta didik untuk memantau perkembangan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke sekolah. Menurutnya, mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPMB.

“SPMB bersifat transparan karena dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat secara online berbasis aplikasi digital yang dapat diakses setiap hari melalui jurnal sekolah,” kata Sutiwi, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menjelaskan calon siswa di Kota Samarinda memiliki tiga pilihan sekolah berbeda pada jalur domisili. Untuk wilayah penerimaan SMPN 31 Samarinda, cakupan zonanya meliputi Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik di wilayah tersebut.

“Di Kota Samarinda, calon siswa memiliki tiga pilihan sekolah berbeda untuk jalur domisili, yakni zona wilayah SMPN 31 Samarinda meliputi Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir,” ujarnya.

Sementara itu, kepanitiaan SPMB di SMPN 31 Samarinda telah dibuka sejak 2 Juni lalu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Panitia melayani orang tua yang ingin melakukan pendaftaran calon peserta didik maupun memperoleh informasi terkait persyaratan, alur seleksi, dan mekanisme pendaftaran secara langsung.

Melalui pelayanan yang telah disiapkan sejak awal serta dukungan sistem digital yang terbuka, SMPN 31 Samarinda berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lancar, transparan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.