RRI.CO.ID, Sendawar - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutai Barat (Kubar), Adrianus, menyoroti ketimpangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) antara guru sebagai ASN fungsional dengan ASN yang berada di jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Adrianus, persoalan tersebut merupakan salah satu tuntutan yang sempat disampaikan para guru beberapa waktu lalu dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Kalau menurut pandangan saya, yang paling penting, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan guru beberapa waktu lalu yaitu ketimpangan penghasilan terkait dengan TPP, ini yang perlu mendapat perhatian khusus, sehingga tidak ada kecemburuan sosial antara sesama ASN,” kata Adrianus, Senin 16 Maret 2026.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang sempat disajikan sebelumnya, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara tambahan penghasilan yang diterima guru dengan ASN struktural meskipun memiliki kelas jabatan yang relatif sama.

“Guru dengan jabatan ASN Fungsional guru dengan ASN yang berada di struktural itu sangat jauh kesenjangannya, sehingga mereka sempat menuntut kesetaraan,” ujarnya.

Adrianus menegaskan tuntutan yang disampaikan para guru bukan semata-mata meminta kesamaan pendapatan secara mutlak, melainkan keadilan dalam sistem pemberian tambahan penghasilan.

“Adil tidak harus sama, tetapi paling tidak pendapatan akhirnya nanti antara ASN Fungsional guru dengan ASN Struktural itu kurang lebih sama dengan kelas jabatan yang sama, itu yang tentunya menjadi harapan kita ke depan,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan aspirasi para guru tersebut dalam kebijakan ke depan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan ASN.

Dengan adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru, Adrianus menilai kinerja para tenaga pendidik juga dapat semakin meningkat dalam menjalankan tugasnya di dunia pendidikan.