RRI.CO.ID, Sendawar - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Agustinus, menilai keterbukaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan pelibatan masyarakat kampung.

Agustinus membandingkan pelaksanaan CSR perusahaan sawit dengan perusahaan pertambangan yang dinilai lebih terbuka dan konsisten dalam menjalankan program pembinaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Menurutnya, selama ini CSR perusahaan sawit belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat kampung. Berbeda dengan perusahaan pertambangan yang secara aktif melakukan pembinaan di wilayah kerja mereka.

“Ya kalau kita bilang nakal, ya perusahaan sawit ini lah yang masih kurang keterbukaan soal program CSR nya,” ujar Agustinus, Senin 9 Februari 2026.

Sebaliknya, Agustinus mengapresiasi pelaksanaan CSR perusahaan pertambangan, khususnya PT TCM dan PT BEK, yang dinilainya telah menunjukkan komitmen nyata dalam membina masyarakat kampung.

“Kalau untuk CSR perusahaan pertambangan, karena saya pernah juga menjadi kepala kampung Bermai di Kecamatan Dami, seperti TCM-BEK, itu mereka ada pembinaan di setiap kampung,” kata Agustinus.

Ia menambahkan, bentuk pembinaan yang diberikan perusahaan tambang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di bidang pendidikan.

“Yang mau sekolah itu, ada beasiswanya,” ucapnya.

kata Agustinus, selain pendidikan, program CSR PT TCM–BEK juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan peternakan, perkebunan, serta pelatihan kerajinan yang melibatkan warga kampung secara langsung.

“Di masyarakat kampung juga ada pembinaan peternakan, perkebunan, pelatihan kerajinan, itu TCM–BEK ada,” kata Agustinus.

Politisi Golkar itu berharap, praktik CSR yang telah dijalankan PT TCM-BEK ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang beroperasi di Kubar, sehingga kehadiran investasi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.