RRI.CO.ID, Mahulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Langkah ini difokuskan pada kendaraan yang masih terdaftar di luar wilayah Mahakam Ulu.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal. DPRD menilai masih terdapat kendaraan yang beroperasi di Mahakam Ulu namun pajaknya tercatat di daerah lain.

Untuk menindaklanjuti hal itu, DPRD Mahakam Ulu akan melakukan penelusuran bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta OPD terkait lainnya. Penelusuran ini bertujuan memperoleh data akurat terkait status administrasi kendaraan.

Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete, menyebutkan penelusuran dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. “Kami akan menelusuri dan memilah mana kendaraan yang masih masuk Kutai Barat dan mana yang sudah masuk Mahakam Ulu,” ujarnya, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut Gohen, pemilahan data tersebut penting untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Dengan data yang jelas, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat terkait penertiban administrasi kendaraan.

Ia menegaskan kendaraan yang masih terdaftar di luar Mahakam Ulu akan diupayakan untuk dipindahkan. “Kalau masih masuk Kutai Barat maupun wilayah luar lainnya, nanti kita cari upaya pemindahannya ke Mahakam Ulu,” katanya.

Penertiban kendaraan bermotor ini dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong tertib administrasi dan kepatuhan pajak di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

DPRD Mahakam Ulu berharap sinergi dengan BPKAD dan bagian aset daerah dapat berjalan optimal. Dengan demikian, potensi pajak kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.