RRI.CO.ID, Sendawar - DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) meminta PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Melak segera menangani persoalan voltase listrik yang kerap berada di bawah standar dan dikeluhkan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kubar bersama warga Kampung Engkuni Pasek, Kecamatan Barong Tongkok, Senin 26 Januari 2026.

Anggota DPRD Kubar, Agus Sopian, menegaskan PLN harus memperhatikan hak-hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

“Dalam UU Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM sudah diatur, apabila ada gangguan atau masyarakat merasa dirugikan, ada mekanisme ganti rugi. Jadi jangan sampai masyarakat justru direpotkan PLN nantinya,” ujar Agus.

Menurutnya, persoalan voltase listrik di bawah standar tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan hampir di berbagai daerah di Kutai Barat dan sudah berlangsung cukup lama.

Agus juga menyoroti ketimpangan antara kewajiban konsumen dan pelayanan yang diterima. Ia menilai, kondisi voltase rendah tidak sebanding dengan ketegasan PLN dalam menerapkan sanksi keterlambatan pembayaran.

“Jangan kalau terlambat membayar dua hari langsung keluar surat pemutusan. Sementara voltase listrik rendah, ini tidak berimbang antara hak konsumen dan kewajiban PLN,” katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kubar, Adrianus turut menyampaikan bahwa keluhan voltase listrik yang tidak stabil sering disampaikan masyarakat kepada DPRD dalam beberapa waktu terakhir.

"Soal voltase di bawah standar terjadi di berbagai daerah, termasuk Kampung Juaq Asa. Kita berharap PLN dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ucap Adrianus.

Ia menyebutkan, berdasarkan laporan warga, tegangan listrik yang berada di bawah standar berpotensi menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik rumah tangga, sehingga perlu segera ditangani secara serius.