RRI.CO.ID, Sendawar - Terhentinya operasional kapal angkutan di Sungai Mahakam yang melayani rute Kutai Barat dan Mahakam Ulu bukan disebabkan aksi mogok, melainkan akibat belum tersedianya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hal ini diperkuat dengan surat resmi Organisasi Angkutan Mahakam Ulu (ORGAMU) tertanggal 21 Januari 2026, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam surat tersebut, ORGAMU menyampaikan kapal-kapal angkutan yang tergabung dalam organisasi itu tidak dapat beroperasi sejak Kamis, 22 Januari 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, karena belum diterbitkannya surat rekomendasi BBM dari instansi terkait.

Anggota DPRD Kubar, Sopiansyah, menegaskan istilah mogok tidak tepat digunakan dalam situasi ini. Menurutnya, kapal tidak berlayar karena tidak memperoleh pasokan BBM subsidi.

“Kalau disebut mogok itu kurang tepat. Ini bukan mogok, tapi BBM kita tidak siap. Kapalnya tidak jalan karena minyaknya tidak ada,” ujar Sopiansyah, Senin 26 Januari 2026.

Ia menjelaskan, selama ini kebutuhan BBM untuk kapal angkutan sungai dipenuhi secara rutin melalui mekanisme rekomendasi dari pemerintah daerah. Namun, setelah adanya regulasi baru dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), proses tersebut mengalami perubahan dan menjadi lebih panjang.

“Dulu rekomendasi cukup dikeluarkan di tingkat subkota untuk kebutuhan angkutan sungai. Sekarang ada kombinasi aturan baru yang harus melalui BPH Migas, jadi prosesnya agak lambat,” katanya.

Sopiansyah menyebut, hingga saat ini rekomendasi penyaluran BBM subsidi tersebut masih dalam tahap pengurusan. Berdasarkan informasi yang ia terima, berkas administrasi sudah berada di tingkat pemerintah provinsi Kaltim.

“Ini masih dalam proses. Kita berdoa supaya bisa secepatnya selesai, karena kalau tidak ditangani segera, dampaknya besar,” ujarnya.

Dalam surat ORGAMU juga disebutkan kapal tidak dapat mengisi BBM di SPBB karena belum adanya rekomendasi resmi, sehingga operasional angkutan dari Samarinda menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu terpaksa dihentikan sementara.

Sopiansyah menilai, pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat Sungai Mahakam merupakan jalur utama distribusi logistik masyarakat di wilayah pedalaman.

“Selama tidak melanggar aturan, kenapa tidak dipermudah. Yang jadi korban itu masyarakat, bukan hanya pelaku usaha,” ucap Sopiansyah.