RRI.CO.ID, Sendawar – Kepala Kampung Muara Beloan, Rudi Suhartono, menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur di sejumlah kampung di Kabupaten Kutai Barat. Termasuk di Kampung Muara Beloan, kecamatan Muara Pahu, yang dinilainya masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rudi, keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membuat pembangunan infrastruktur belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan bersamaan di seluruh wilayah. Namun demikian, ia menilai perlu adanya kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk mendorong peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami melihat ada perusahaan yang seolah mengabaikan kewajiban CSR. Mereka menggunakan jalan, tetapi tidak peduli untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi,” ujar Rudi dalam Forum Diskusi Publik pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Barat Tahun 2027, di aula ATJ Kantor Pemkab Kubar, Senin 19 Januari 2025.

BACA JUGA:

Bupati Kutai Barat Ajak Sektor Swasta Bersinergi Entaskan Kemiskinan

Ia menegaskan, meskipun telah ada kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait tanggung jawab perusahaan, kepedulian dan komitmen dari pihak perusahaan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga serta memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan.

Rudi menambahkan, buruknya infrastruktur jalan di Kampung Muara Beloan, menyebabkan rendahnya nilai jual hasil perikanan warga. Ia menyebut ikan haruan di kampungnya hanya dihargai Rp10.000 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan harga di Pasar Melak yang mencapai Rp75.000 per kilogram.

“Masalahnya bukan di produksi, tapi di jalan yang tidak maksimal. Akses yang sulit membuat hasil kampung tidak bisa dijual dengan harga layak,” kata Rudi.

BACA JUGA:

Kampung Muara Beloan Jadi Sentral Perikanan di Kubar

Sosok yang malang melintang di dunia kewartawanan ini mengusulkan agar pembangunan infrastruktur kabupaten dengan anggaran terbatas dapat memprioritaskan kampung-kampung yang memiliki potensi sumber daya alam. Menurutnya, perbaikan akses jalan akan membuka peluang peningkatan pendapatan asli kampung sekaligus mengurangi kemiskinan warga.

“Kalau infrastrukturnya baik, ekonomi warga pasti terangkat,” ucapnya.

BACA JUGA:

Pemkab Kubar Fokus Benahi Tata Kelola Infrastruktur di 2027

Menanggapi hal tersebut, Bappeda Litbang Kabupaten Kutai Barat menyatakan siap menampung seluruh aspirasi, masukan, dan usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk aspirasi dari pemerintah kampung terkait pemerataan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan forum strategis untuk menghimpun aspirasi, saran, serta rekomendasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui forum ini, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Melalui konsultasi publik ini, kita ingin memastikan bahwa RKPD Tahun 2027 disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Bupati.

Ia menekankan bahwa keselarasan kebijakan menjadi hal penting, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pemenuhan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor unggulan berbasis agroindustri.

BACA JUGA:

Kurangi Ketergantungan Tambang, Wabup Kubar Dorong Kembangkan Sektor Pertanian

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan tema pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2027, yakni “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemenuhan Infrastruktur Menuju Stabilitas Ekonomi dan Iklim Investasi yang Kondusif Berbasis Agroindustri".

Tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pelayanan, mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur, serta memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pengembangan agroindustri sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Melalui pengembangan sektor agroindustri, diharapkan tercipta nilai tambah produk lokal, terbuka lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya iklim investasi yang stabil dan kondusif,” katanya menambahkan.

Bupati berharap hasil konsultasi publik ini dapat melahirkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, sehingga terbangun keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan menuju RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2027 yang berkualitas dan akuntabel.