KBRN, Sendawar: Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang mangkrak di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Selasa (6/1/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan penyelesaian infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat.

Penyelesaian Jembatan ATJ menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kutai Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan agar penanganan Jembatan ATJ dapat segera dieksekusi dan tidak berlarut-larut. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi desain jembatan agar tetap mengacu pada perencanaan awal.

“Kalau mau mengubah desainnya, saya tidak mau naik ke atas, tetapi turun ke bawah supaya jembatan ini tidak ditabrak. Kalau naik ke atas, nanti bisa ditabrak,” kata Gubernur Rudy Mas’ud.

Peninjauan tersebut turut didampingi Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan Wakil Bupati Nanang Adriani. Jembatan ATJ merupakan infrastruktur strategis yang menghubungkan Kecamatan Melak dengan Kecamatan Mook Manaar Bulatn, serta terkoneksi langsung dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberadaan jembatan ini diyakini mampu membuka keterisolasian wilayah, mempercepat waktu tempuh masyarakat menuju Samarinda dan sebaliknya, serta mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah.

Selain itu, konektivitas Jembatan ATJ juga diharapkan mempermudah distribusi dan pemasaran hasil bumi masyarakat, seperti gula merah, karet, hasil kerajinan, sayur-sayuran, dan buah-buahan menuju ibu kota provinsi.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, merupakan kunci utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyambut baik kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah tersebut. (Edy)