KBRN, Sendawar : Nama Benua Raya kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, nama tersebut akan disematkan pada calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang rencananya dimekarkan dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pemekaran DOB Benua Raya digagas sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Kaltim ke-8 (Alm.) Yurnalis Ngayoq dan Bupati Kutai Barat pertama, Rama Alexander Asia.

Puncaknya ditandai dengan pembentukan panitia pada 18 Agustus 2019. Saat itu, Arli Laman ditunjuk sebagai Ketua dan Syang Hay sebagai Sekretaris Panitia Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Benua Raya.

Lalu, apa sebenarnya arti dari nama calon DOB tersebut?

Sekretaris CDOB, Syang Hay, kepada RRI Sendawar, Senin (15/9/2025), menjelaskan bahwa nama itu tidak ada kaitannya dengan etnis yang ada di Kubar.

Menurutnya, Benua diambil dari nama identitas wilayah adat di kawasan Kubar, yang dalam bahasa lokal berarti kampung, negeri, atau wilayah tempat bermukim suatu komunitas. Sementara kata Raya disematkan untuk memberi makna kebesaran, keluhuran, dan cakupan wilayah yang luas.

Ilustrasi Peta Pemekaran DOB Benua Raya dari Kabupaten Kutai Barat. (Foto.Google Map)

Dengan demikian, Benua Raya dapat dimaknai sebagai “negeri besar” atau “kampung besar” yang mewadahi persatuan berbagai kampung atau desa di sekitarnya.

“Kami dulu pernah konsultasi dengan (Alm.) Profesor Loren, beliau mengatakan dekat dengan Pak Jokowi yang kala itu masih menjabat Presiden RI. Beliau menyampaikan, kalau pakai Benuaq (nama salah satu etnis di Kubar) Pak Jokowi tidak mau. Lalu saya katakan, kami tidak pakai Benuaq, tapi Benua yang artinya pulau, negeri, atau kampung. Jadi akhirnya disetujui nama itu,” ucap Syang Hay.

Ia menambahkan, nama Benua Raya beserta historisnya juga telah dimuat dalam badan hukum resmi sebagai dasar pengusulan pemekaran. Karena itu, sebutan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama etnis yang ada di Kubar.

Selain penetapan nama, pembentukan DOB Benua Raya juga dilandasi oleh kebutuhan nyata masyarakat. Dari 16 kecamatan yang ada di Kubar, ada 7 kecamatan yang rencananya akan masuk dalam wilayah pemekaran, yakni Muara Pahu, Penyinggahan, Muara Lawa, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Jempang, dan Bongan.

Tujuh kecamatan tersebut dinilai layak dimekarkan menjadi sebuah DOB guna mewujudkan pemerataan pembangunan serta mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut Syang Hay, melalui wacana pemekaran ini diharapkan daerah-daerah yang terisolir dapat segera terbangun. Begitu pula wilayah yang selama ini sulit memperoleh pelayanan publik, diharapkan dapat merasakan solusi nyata melalui pemekaran tersebut.

Wilayah CDOB Benua Raya mencakup Tujuh Kecamatan di dalamnya. (Foto.Tangkap Layar Youtube Atlantis People)

"Pengalaman dari teman-teman kita yang tinggal di pedalaman, diantaranya, Tanjung Soke, Lemper, Draya, ada keluarga mereka yang sakit, itu kadang-kadang bisa tidur di tengah perjalanan karena jalannya rusak. Tapi kalau ada pemekaran nanti, tentu saja pembangunan infrastruktur bisa dilakukan lebih cepat dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang maksimal," ujar Syang Hay.

Bukan hanya soal pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik, melalui DOB ini tentu roda perekonomian masyarakat juga diharapkan dapat berjalan lebih baik. Terlebih, Kecamatan Bongan yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu akan mendapat dampak positif dari geliat pembangunan di kawasan tersebut.

Dengan begitu, kehadiran DOB Benua Raya diharapkan dapat berperan sebagai salah satu daerah penyangga IKN, sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan bagi wilayah sekitarnya.

"Disitulah harapan dan nilai tambah bagi masyarakat kita yang ada di CDOB Benua Raya ini," kata Syang Hay.

Dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang melatarbelakanginya, pembentukan DOB Benua Raya tidak hanya dimaknai sebagai lahirnya sebuah wilayah baru, melainkan juga sebagai upaya menghadirkan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan peran strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara.

Wacana yang telah lama diperjuangkan itu kini tinggal menunggu realisasi, yang pada akhirnya akan menentukan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah hingga pusat pun menjadi kunci, agar seluruh tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah calon DOB ini dapat terwujud secara maksimal.