KBRN, Nusantara : Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan seluruh penduduk di wilayah calon Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN. Proses ini diawali dengan pelatihan 802 petugas pendataan lapangan yang digelar di Gedung Serbaguna, Kemenko 3, Plaza Seremoni, pada Kamis (19/6/2025).

Pendataan ini mencakup 55 desa di 7 kecamatan, yakni 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 1 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah ini akan menjadi dasar pembentukan Pemdasus di bawah Otorita IKN.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya keakuratan data dalam pembangunan Nusantara.

“Ini bukan data sampel, tapi data dasar. Jika datanya keliru, kebijakan pun akan salah. Semua harus dicatat apa adanya, bukan berdasarkan asumsi,” tegas Basuki.

BACA JUGA:

OIKN-BPS Jalin Kerja Sama Penyediaan Data IKN

Senada, Kepala BPS, Amalia Widyasanti, menyebut data ini akan menjadi tonggak sejarah demografi IKN. Ia menekankan pentingnya akurasi dan objektivitas selama proses pendataan berlangsung.

“Saya mohon semua petugas agar bisa menjaga akurasi, objektivitas, dan konsistensi selama proses wawancara atau observasi di lapangan. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, utamakan kualitas data, bukan hanya kecepatan tetapi pastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang akurat,” ujarnya.

Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, menyebut pelatihan ini penting agar seluruh petugas memahami SOP, definisi, dan metode pengisian data secara seragam.

“Untuk merencanakan ke depan, kita butuh gambaran jelas tentang penduduk di wilayah ini seperti jumlah, kondisi, hingga potensi masalah. Supaya itu bisa dijawab, maka seluruh penduduk harus didata terlebih dahulu,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memberikan jawaban yang jujur kepada petugas, karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar kebijakan pembangunan di IKN, termasuk terkait gender, pendapatan, migrasi, hingga usaha masyarakat.

BACA JUGA:

Tujuh Kecamatan Direncanakan Masuk Daerah Khusus IKN

Sementara itu, Deputi Sosial Budaya OIKN, Alimuddin, menambahkan bahwa data ini akan menjadi pondasi untuk membangun sistem kependudukan berbasis teknologi yang real-time dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan modern dan responsif di IKN.

“Setelah data dasar atau primer terpenuhi, khususnya kependudukan, maka ke depan kita harus punya tool untuk update kependudukan yang real time baik data kelahiran, kematian, maupun mutasi penduduk,” ujar Alimuddin

Pelatihan petugas dibagi dalam dua gelombang. Di mana 388 peserta di gelombang pertama dan 414 peserta di gelombang kedua. Mereka berasal dari wilayah sekitar IKN, termasuk mahasiswa dan pegawai BPS dari provinsi maupun kabupaten.