KBRN, Sendawar : Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengatakan, program ‘gratis pol’ yang ia canangkan sudah bisa dilaksanakan mulai tahun ini. Baik pendidikan, kesehatan, hingga wifi dan umroh gratis.

“Insya Allah semuanya akan bisa berjalan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan semuanya akan segera berakselerasi dan berkolaborasi,” kata Rudy usai penyampaian pidato perdana Gubernur Kalimantan Timur di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (3/3/2025).

Gubernur menjelaskan, program gratis pol ini mencakup pendidikan gratis dari SMA sampai S3, BPJS kesehatan gratis, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layana pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata.

“Insya Allah tidak pakai beasiswa lagi. Kita sudah masukkan ke dalam kegiatan anggaran di tahun 2025 ini, saya rasa sudah bisa berjalan, sudah kita enggak ada beasiswa lagi,” ucapnya.

Menurutnya, tim anggaran Pemprov Kaltim sudah menghitung biaya untuk program gratis pol. Gubernur yakin APBD Kaltim cukup untuk memenuhi semua program tersebut.

“APBD kita cukup, kita siap pangkas yang lain-lain supaya anak-anak kita sekolah agar SDM-nya bagus. Termasuk BPJS terutama yang tidak mampu,” ujar Rudy.

BACA JUGA:

Gratis Pol Tak Terpengaruh Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dana sekitar Rp750 miliar untuk merealisasikan program Pendidikan Gratis bertajuk "Gratispol" pada tahap awal tahun 2025.

Dana tersebut telah dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan akan digunakan mulai tahun ajaran baru.

"Dana ini sudah dianggarkan di Disdikbud dan efektif dimulai pada bulan Juli," kata Seno Aji di Samarinda, (24/2/2025), seperti dikutip antarakaltim.

Selain pendidikan, pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan anggaran untuk sektor kesehatan.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pembayaran BPJS yang tertunda. Anggarannya cukup, sekitar Rp79 miliar, dan tidak memotong anggaran efisiensi," tambahnya.

Seno Aji menjelaskan, komitmen Pemprov Kaltim untuk merealisasikan program gartis pol tidak akan terpengaruh dengan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Dalam rapat perdananya sebagai wakil gubernur Kaltim di kantor gubernur, pemerintah provinsi membahas efisiensi anggaran dengan total dana yang dipangkas sebesar Rp402 miliar.

Efisiensi anggaran tersebut disebabkan oleh pengurangan dana dari pemerintah pusat. Pihaknya menyesuaikan dengan memotong anggaran perjalanan dinas, ATK, dan keperluan lain yang tidak mendesak. Contohnya, anggaran perjalanan dinas Dinas PU yang semula Rp20 miliar, kini menjadi Rp10 miliar.

"Program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan. Kami hanya memotong anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas," pungkasnya.