KBRN, Sendawar: Bupati kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, buka suara soal aksi sejumlah guru yang melakukan aksi mogok mengajar pekan lalu. Bahkan para guru di wilayah perbatasan itu sempat menutup sekolah sebagai bentuk protes atas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang dianggap tidak adil.

Bupati Mahulu pun mengimbau para guru agar tidak mudah mengambil sikap dengan memboikot sekolah, karena informasi soal kenaikan TPP masih dalam tahap pembahasan. Boni meminta para guru mengecek kebenaran draft kenikan TPP yang sempat beredar, karena dokumen tersebut bukan produk remsi.

“Baiknya bangun komunikasi yang bagus, jangan dengar isu, dengar arahan orang yang tidak bertanggungjawab lalu ambil tindakan yang merugikan anak-anak didik, dan masyarakat, itu ngga boleh” kata Boni usai membuka kegiatan TMMD di kampung Laham, Rabu (19/2/2025).

Boni mengaku Pemkab Mahulu terus berusaha memberikan kesejahteraan para guru melalui gaji dan TPP. Namun saat ini usulan itu masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Pemerintah tidak tinggal diam, kami sudah menyusun formulasi untuk TPP guru, tinggal kita tunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

BACA JUGA:

Guru SDN 002 Long Bagun Mogok Kerja

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Mahulu, Yohanes Andi Abeh menambahkan, pemerintah daerah akan menampung semua aspirasi para guru soal kenaikan TPP. Hanya saja soal besaran kenaikan TPP, masih akan dibahas lebih lanjut.

“Kita akan mengakomodir usulan kenaikan TPP, dan pemerintah akan melakukan upaya penyesuaian atas tuntutan tersebut. Sambil kita menyesuaiakn dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Andi.

Aksi mogok kerja di salah satu SMP di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dia mengaku kenaikan TPP ASN di Mahulu memang masih sebatas usulan ke Kemendagri. Hingga saat ini usulan tersebut belum disetujui.

Sebelumnya para guru di Mahulu melakukan aksi mogok kerja pada 11 Februari 2025. Aksi ini dipicu oleh beredarnya draft TPP ASN yang menunjukkan kesenjangan antara tunjangan guru dengan pegawai ASN di luar Dinas Pendidikan.

Belakangan wakil bupati dan Sekda Mahulu mengonfirmasi jika draft yang beredar di kalangan guru adalah hoax yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saat ini mengacu pada peraturan yang ada, bukan draft SK yang kita tidak tau darimana asal usulnya, kejadian ini menjadi pelajaran kita semua untuk ke depan hal-hal seperti ini untuk ditelusuri dengan baik. Waspada pada Informasi yang tidak akurat/hoaks,” ujar Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun dalam pertemuan dengan pengurus PGRI, di Ujoh Bilang, Kamis (13/2/2025).