Pembangunan Kompleks Legislatif IKN Ditargetkan Rampung Desember 2027

RRI.CO.ID, Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan kompleks legislatif di IKN rampung pada 23 Desember 2027. Kawasan tersebut menjadi bagian dari penyiapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, mengatakan pembangunan kompleks legislatif mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Menurut Alfrits, pembangunan kompleks legislatif akan melengkapi unsur pemerintahan di IKN yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kehadiran ketiga unsur tersebut diharapkan membentuk sistem pemerintahan yang utuh di ibu kota baru.

“Target penyelesaiannya Desember 2027. Ini sesuai amanat Pepres bahwa ketika trias politika ini sudah terbangun, maka sudah bisa berfungsi sebagai satu pemerintahan yang utuh,” kata Alfrits, Sabtu 29 Agustus 2026.

Ia menyebut kompleks legislatif IKN terdiri atas lima klaster pembangunan. Kelima klaster tersebut meliputi gedung sidang paripurna, Gedung DPR 1, Gedung DPR 2, Gedung MPR, dan Gedung DPD.

OIKN membangun kompleks legislatif di atas lahan seluas 41,81 hektare dengan total nilai kontrak sekitar Rp8,24 triliun.

Selain gedung lembaga negara, kawasan ini akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya Plaza Kerakyatan, masjid, taman rakyat, dan bangunan ibadah bersama.

Pembangunan kompleks legislatif juga menerapkan konsep utilitas bawah tanah melalui sistem Multi Utility Tunnel (MUT). Sistem ini menempatkan jaringan listrik, air, drainase, dan utilitas lainnya di dalam jalur khusus sehingga kawasan tidak dipenuhi jaringan utilitas di permukaan.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono optimistis pembangunan kompleks legislatif dapat berjalan sesuai target. Ia menegaskan OIKN akan terus mengawal proses pembangunan agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Insyaallah pembangunan ini dapat diselesaikan sesuai target. Kami akan terus mengawal dan memastikan seluruh proses berjalan dengan baik sehingga kompleks legislatif ini dapat dilaksanakan sesuai konspe IKN,” ujar Basuki Hadimuljono.

OIKN berharap pembangunan kompleks legislatif dapat mendukung pelaksanaan tugas lembaga negara sekaligus memperkuat fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dan politik Indonesia.